beritax.id – Kedaulatan fiskal Indonesia tergerus di bawah tekanan global. Kebijakan pajak yang diatur oleh lembaga internasional semakin membuat rakyat Indonesia terhimpit. Sementara pemerintah berusaha mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara-negara maju, rakyat justru harus menanggung beban fiskal yang terus meningkat. Insentif pajak untuk pemodal asing dan kebijakan perpajakan yang mengikuti aturan internasional semakin memperburuk ketimpangan sosial. Rakyat semakin tertekan, sementara keuntungan asing terus melejit.
Tekanan Global yang Menggerus Kedaulatan Fiskal
Indonesia, meskipun bukan anggota penuh OECD, dipaksa mengikuti aturan perpajakan global yang ditetapkan oleh negara-negara maju. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan pajaknya dengan standar internasional. Kebijakan ini mengurangi kedaulatan fiskal Indonesia, karena keputusan fiskal domestik harus disesuaikan dengan kebutuhan negara-negara besar, bukan dengan kebutuhan nasional. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan, di mana rakyat Indonesia yang seharusnya mendapatkan manfaat justru semakin terbebani.
Keuntungan Asing vs. Beban Rakyat
Sementara pemodal asing mendapatkan berbagai insentif pajak seperti Tax Holiday dan pengurangan pajak lainnya, rakyat Indonesia semakin terbebani dengan pajak konsumsi yang terus meningkat, seperti PPN. Kebijakan ini memperburuk ketimpangan sosial, di mana rakyat yang miskin dan menengah harus menanggung beban fiskal yang lebih besar, sementara perusahaan multinasional dan pemodal asing diuntungkan. Rakyat Indonesia, yang sudah terhimpit dengan biaya hidup tinggi, harus menanggung beban lebih besar dengan kenaikan pajak yang semakin memberatkan.
Solusi: Reformasi Pajak yang Berpihak pada Rakyat
Untuk mengembalikan kedaulatan fiskal Indonesia, pemerintah perlu segera melakukan reformasi dalam kebijakan perpajakan. Salah satu langkah pertama adalah mengurangi ketergantungan pada kebijakan pajak global yang tidak berpihak pada kepentingan nasional. Pemerintah perlu lebih mengutamakan kebijakan pajak yang dapat memperkuat basis pajak domestik, seperti pajak kekayaan dan pendapatan yang progresif. Dengan kebijakan ini, pendapatan negara bisa diperoleh dari sektor yang lebih mampu membayar, tanpa menambah beban pada rakyat.
Mengutamakan Kemandirian Fiskal
Indonesia harus memperkuat sistem fiskalnya dengan membangun kebijakan yang lebih mandiri dan tidak terikat oleh kepentingan luar negeri. Dengan mengurangi insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan asing, Indonesia bisa meningkatkan pendapatan negara yang lebih besar dan adil. Pajak yang lebih progresif dapat mengurangi ketimpangan sosial, dengan memastikan bahwa perusahaan besar dan individu kaya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan negara. Langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada kebijakan internasional dan memperkuat kedaulatan fiskal Indonesia.
Kesimpulan
Kedaulatan fiskal Indonesia tergerus di bawah tekanan global, yang mengharuskan negara ini mengikuti kebijakan perpajakan internasional yang tidak selalu menguntungkan rakyat. Reformasi pajak yang berpihak pada rakyat dan penguatan kemandirian fiskal sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan mengurangi ketergantungan pada kebijakan internasional dan lebih fokus pada kebijakan pajak yang adil, Indonesia dapat memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk pemodal asing.
