beritax.id – Kebijakan Pemerintah saat ini terus menggulirkan berbagai program nasional dengan janji besar. Namun hasilnya tidak pernah sebanding dengan retorikanya. Kebijakan hanya ramai saat peluncuran, tapi hilang arah saat pelaksanaan. Sementara rakyat kebingungan dengan perubahan regulasi yang tidak konsisten.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik tegas. “Tugas pemerintah itu tiga,” ujarnya. “Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Tapi saat ini, kata Prayogi, pemerintah justru lebih fokus membentuk pencitraan dibanding memperbaiki fondasi kebijakan.
Evaluasi Dilupakan, Konsistensi Diabaikan
Kebijakan yang seharusnya berbasis kebutuhan rakyat justru diubah setiap ganti menteri, ganti presiden, atau ganti tren. Evaluasi jarang dilakukan secara menyeluruh. Dampak kebijakan jarang dinilai secara jujur. Padahal, perubahan tanpa evaluasi hanya akan memperbesar kerusakan struktural.
Program besar seperti kartu sosial, proyek digitalisasi, atau transformasi pendidikan seringkali berhenti di tengah jalan. Banyak program berubah nama tapi isinya tetap lemah dan tanpa pengaruh nyata bagi rakyat.
Partai X menilai bahwa kegagalan konsistensi kebijakan berakar dari hilangnya peran rakyat dalam proses kenegaraan. Sejak Amandemen Ketiga UUD 1945, rakyat hanya diberi hak memilih, tapi tidak menguasai arah kebijakan. Pemerintah merasa punya hak penuh, padahal mereka hanya pelaksana mandat rakyat.
“Negara bukan milik pejabat,” ujar Prayogi. “Pemerintah hanyalah sopir. Rakyatlah pemilik kendaraan bernama republik.” Jika rakyat dikeluarkan dari proses, maka kebijakan tidak pernah berpihak kepada kebutuhan rakyat.
Solusi Partai X: Amandemen Kelima dan Kepemimpinan Berbasis Kepakaran
Partai X menyodorkan Amandemen Kelima sebagai pintu perbaikan struktural negara. Tujuannya jelas: kembalikan kekuasaan rakyat untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintah harus bersandar pada prinsip efektif, efisien, dan transparan.
Selain itu, Partai X mendorong sistem kepemimpinan berbasis kepakaran. Kebijakan publik tidak bisa dijalankan berdasarkan popularitas atau kepentingan partai semata. “Negara ini butuh ahli, bukan hanya pejabat populer,” kata Prayogi.
Partai X juga menyerukan reformasi birokrasi dengan platform digital yang terintegrasi dan akuntabel. Kebijakan tidak boleh berubah hanya karena menteri ganti.
Sekolah Negarawan: Kawah Candradimuka Pemimpin Konsisten
Guna menyiapkan generasi pemimpin masa depan, X-Institute mendirikan Sekolah Negarawan. Sekolah ini mencetak negarawan sejati yang paham nilai, strategi, dan keteguhan prinsip. “Negarawan bukan pemburu jabatan,” ujar Prayogi. “Mereka pelayan rakyat yang berani mempertahankan kebenaran.”
Sekolah Negarawan membentuk karakter pemimpin yang kuat secara moral dan intelektual. Tidak mudah goyah hanya karena tekanan pemerintah atau tekanan opini publik sesaat.
Partai X menegaskan bahwa bangsa ini tidak butuh program baru setiap tahun. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan keberanian mengevaluasi. “Rakyat bukan objek percobaan,” tutup Prayogi. “Rakyat adalah pemilik negara. Mereka berhak atas kebijakan yang konsisten, adil, dan berdampak nyata.”
Sudah waktunya rakyat menuntut evaluasi, bukan hanya presentasi. Pemerintah harus berhenti menyusun janji. Saatnya menunaikan amanah.
