beritax.id — Kejaksaan Agung memeriksa lima mantan pejabat Kemendikbudristek terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan. Pemeriksaan dilakukan terkait pengadaan laptop Chromebook untuk pendidikan pada periode 2019–2022 dengan nilai anggaran mencapai Rp9,9 triliun.
Kelima saksi pernah menjabat di Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta tim teknis pengadaan TIK. Penyidik menemukan dugaan pemufakatan jahat dalam pembuatan kajian kebutuhan alat pembelajaran berbasis sistem Chrome.
Hasil uji coba sebelumnya justru menyimpulkan bahwa laptop Chromebook tidak efektif untuk pembelajaran anak.
Partai X: Jangan Ulangi Kesalahan, Pendidikan Bukan Ajang Bisnis Kuasa
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh jadi proyek pejabat yang merugikan rakyat dengan korupsi dana pengadaan laptop.
“Jika anak-anak belajar dari proyek gagal, itu bukan pendidikan, tapi penipuan negara terhadap masa depan,” kata Prayogi.
Ia mengecam praktik pengadaan yang menyimpang dan menegaskan pendidikan adalah hak anak bangsa, bukan pasar bebas proyek.
Menurutnya, kebijakan pendidikan harus berbasis kebutuhan riil di sekolah, bukan hasil lobi vendor dan manipulasi anggaran.
Partai X menegaskan bahwa negara wajib melindungi dan melayani rakyat dengan menyediakan pendidikan berkualitas, bukan penuh tipu daya.
“Pendidikan bukan komoditas kekuasaan. Itu tanggung jawab negara terhadap masa depan republik,” ujar Prayogi.
Pendidikan harus diakses semua anak tanpa diskriminasi. Program digitalisasi harus menjawab kebutuhan, bukan dijadikan proyek akal-akalan.
Solusi Partai X: Audit Total Program Digitalisasi, Libatkan Publik dan Tenaga Didik
Partai X menawarkan solusi konkret untuk mencegah pendidikan jadi ladang korupsi:
- Audit menyeluruh terhadap program digitalisasi pendidikan secara independen dan transparan.
- Libatkan guru, siswa, dan sekolah dalam evaluasi efektivitas alat TIK yang dibeli pemerintah.
- Hentikan sistem tender tertutup dan tunjuk vendor hanya berdasarkan efisiensi tanpa riset lapangan.
- Kembangkan teknologi pendidikan berbasis lokal yang bisa dimodifikasi sesuai kurikulum nasional.
- Terapkan sistem kontrol sosial melalui laporan terbuka dan evaluasi publik tahunan dari lembaga sipil.
Sekolah Negarawan Partai X menyiapkan kader yang menjadikan pendidikan sebagai pilar keadilan, bukan panggung proyek pejabat.
“Negarawan tak akan berkompromi jika pendidikan dijadikan alat mainan korupsi,” tegas Prayogi. Pemimpin yang lahir dari sekolah ini dilatih menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan hak dasar rakyat.
Partai X mendesak negara memperlakukan pendidikan sebagai urusan strategis, bukan peluang proyek gelap anggaran.
“Berhenti jadikan anak-anak bangsa korban kebijakan yang manipulatif. Pendidikan adalah hak, bukan proyek!” tutup Prayogi R Saputra.
