beritax.id – Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis nasional menyampaikan strategi penciptaan lapangan kerja. Wawancara empat jam tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Minggu, 6 April 2025.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penciptaan 17 juta lapangan kerja melalui empat program prioritas. Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap 3 juta tenaga kerja. Kedua, program hilirisasi melalui investasi BPI Danantara dengan proyeksi 8 juta lapangan kerja. Ketiga, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dengan potensi 1,6 juta lapangan kerja. Keempat, pembangunan 3 juta rumah per tahun yang diproyeksikan membuka 4,8 juta peluang kerja.
Presiden juga mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk kembali ke desa. Ia menyebutkan, kebutuhan tenaga manajerial, penggerak koperasi, serta pembina masyarakat sangat mendesak di kawasan perdesaan.
Partai X: Realisasi Lapangan Kerja Harus Terlihat
Merespons pernyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menilai bahwa rencana yang baik tanpa realisasi hanya akan jadi janji kosong. Ia menyampaikan, fakta di lapangan masih menunjukkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
“Janji lapangan kerja ada jutaan, tapi buruh dan pekerja banyak yang kehilangan penghasilan,” kata Rinto di Jakarta, Kamis (11/4).
Rinto menekankan bahwa tugas pemerintah bukan sekadar merancang program, tetapi memastikan bahwa rakyat benar-benar bekerja dan tidak hanya menunggu peluang yang tak kunjung hadir.
“Negara itu tugasnya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan membingungkan mereka dengan data bombastis,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa janji penciptaan kerja tidak boleh berhenti di atas panggung debat atau paparan media. Realitas di lapangan harus menjadi patokan utama. Mereka menuntut transparansi data, termasuk sektor mana yang betul-betul sudah membuka rekrutmen.
Rinto menyebut, janji 17 juta lapangan kerja perlu dilihat secara faktual dan terukur. Apalagi di tengah disrupsi teknologi dan otomatisasi, banyak pekerjaan lama yang hilang, namun belum tergantikan.
“Kalau pabrik ganti robot, lantas buruh ke mana? Harusnya negara hadir memberi perlindungan dan solusi,” tambahnya.
Prioritas Bukan Janji, Tapi Aksi Nyata
Partai X menilai bahwa membangun narasi ekonomi harus dibarengi perlindungan sosial. Tanpa pengawasan ketat dan insentif untuk industri padat karya, rakyat hanya akan jadi korban janji-janji pertumbuhan ekonomi semu.
“Pemerintah jangan hanya bicara soal proyek dan target besar. Lihat ke bawah, rakyat banyak yang bertahan hidup dari pekerjaan harian. Itu yang seharusnya dilindungi dulu,” tutup Rinto.
Bagi Partai X, masa depan tenaga kerja Indonesia bukan bahan kampanye atau sekadar ilustrasi presentasi. Tapi soal kenyataan hidup jutaan keluarga yang menggantungkan harapan pada keberpihakan negara.
