beritax.id — Di tengah klaim inflasi yang terkendali dan stabilitas makroekonomi, realitas kehidupan masyarakat justru menunjukkan paradoks yang tajam. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi negara rapuh struktural, yakni situasi ketika indikator ekonomi terlihat sehat di atas kertas, tetapi gagal diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat. Inflasi rendah tidak otomatis berarti hidup murah, terutama ketika struktur ekonomi dan kebijakan publik justru menekan daya beli.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan inflasi yang relatif rendah, bahkan sempat mengalami deflasi. Namun di saat yang sama, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup yang nyata: harga pangan bergejolak, biaya pendidikan dan kesehatan meningkat, tarif transportasi dan perumahan terus menanjak, serta beban pajak konsumsi yang kian mendekat melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Inflasi Statistik vs Realitas Dapur Rakyat
Rendahnya inflasi hari ini lebih mencerminkan melemahnya permintaan masyarakat dibandingkan keberhasilan negara memperkuat daya beli. Banyak rumah tangga menahan konsumsi bukan karena harga terjangkau, melainkan karena pendapatan stagnan dan ketidakpastian kerja meningkat. Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan manufaktur. Hal ini mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah dan pekerja.
Kondisi ini diperparah oleh dominasi sektor informal yang terus membesar. Ketika mayoritas pekerja hidup tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan sosial memadai, inflasi rendah justru menjadi sinyal ekonomi yang melemah, bukan sehat.
Beban Fiskal Dialihkan ke Rakyat
Di sisi lain, negara menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat beban pembayaran bunga utang dan sempitnya rasio pajak. Alih-alih melakukan pembenahan struktural pada sumber penerimaan dan efisiensi belanja, jalan pintas yang diambil adalah memperluas basis pajak konsumsi dan mengurangi subsidi. Kebijakan semacam ini bersifat regresif, karena paling keras menghantam kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah.
Dalam negara yang rapuh secara struktural, rakyat justru dijadikan penyangga utama stabilitas fiskal. Inflasi boleh rendah, tetapi biaya hidup tetap tinggi karena negara gagal hadir sebagai pelindung dan penyeimbang pasar.
Kesenjangan Klaim dan Tanggung Jawab Negara
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara klaim keberhasilan ekonomi dan tanggung jawab negara. Ketika indikator makro dijadikan alat pembenaran kebijakan, sementara realitas sosial diabaikan, maka stabilitas yang dibanggakan sejatinya berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Negara seharusnya tidak berhenti pada pengendalian angka inflasi, tetapi memastikan bahwa kebijakan fiskal, perpajakan, dan pembangunan benar-benar berpihak pada kemampuan hidup rakyat.
Solusi Penyembuhan: Membenahi Struktur, Bukan Memoles Angka
Menghadapi kondisi ini, diperlukan langkah korektif yang bersifat struktural, antara lain:
- Menunda dan mengevaluasi kenaikan PPN 12 persen, karena berpotensi memperdalam tekanan biaya hidup dan melemahkan konsumsi domestik.
- Mengalihkan beban fiskal dari pajak konsumsi ke pajak yang lebih adil, seperti penguatan pajak kekayaan dan penegakan hukum pajak pada kelompok berpenghasilan besar.
- Memperluas perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran, khususnya untuk pangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja formal dan produktif, bukan sekadar mengandalkan sektor informal sebagai katup pengaman semu.
- Melakukan reformasi belanja negara, dengan memangkas pemborosan birokrasi dan proyek rendah manfaat, serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Inflasi rendah seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar statistik untuk merayakan stabilitas. Tanpa pembenahan mendasar, negara rapuh struktural akan terus memproduksi paradoks: angka makro yang tenang, tetapi kehidupan rakyat yang kian tertekan.
