beritax.id – Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Juni 2025 mencapai 2,28 juta ton. Angka ini naik 8,82 persen dibanding Juni 2024. Deputi BPS Pudji Ismartini juga menyebutkan, total produksi beras Januari–Juni 2025 mencapai 19,16 juta ton. Kenaikan ini mencapai 13,53 persen dari tahun lalu. Sementara potensi produksi beras Juli–September 2025 diperkirakan mencapai 9,08 juta ton. Meski produksi naik signifikan, harga beras di pasar masih belum menunjukkan penurunan.
Partai X: Produksi Naik, Tapi Rakyat Tidak Merasakan Manfaatnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mempertanyakan manfaat langsung dari lonjakan produksi. Menurutnya, rakyat tidak menikmati kenaikan ini. Harga beras tetap mahal, dan petani masih hidup dalam kemiskinan. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya. Ia menduga sistem tata niaga pangan yang dikuasai oligarki menyebabkan ketimpangan ini. Produksi naik tapi keuntungan tetap dinikmati segelintir tengkulak dan korporasi.
Menurut Partai X, negara tidak cukup hanya mencatat angka produksi. Negara wajib memastikan distribusi dan harga adil bagi rakyat. Prinsip Partai X menekankan bahwa negara adalah alat perjuangan meraih keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pangan, prinsip ini mewajibkan negara hadir mengendalikan harga dan melindungi petani dari eksploitasi.
Solusi Partai X: Reforma Agraria dan Ekonomi Pangan Berdasarkan Kedaulatan Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret melalui program Kedaulatan Pangan Berbasis Reforma Agraria. Petani harus dijamin akses lahan produktif, pupuk, dan harga panen yang layak. Pemerintah perlu membentuk Badan Otorita Harga Pangan Rakyat sebagai regulator harga nasional. Perlu pula penguatan koperasi petani agar distribusi tidak dikuasai mafia pangan. Solusi ini lahir dari prinsip Partai X bahwa demokrasi ekonomi wajib berpihak pada rakyat kecil.
Partai X menegaskan, rakyat tidak hidup dari statistik. Petani tidak butuh data produksi, tapi harga jual yang manusiawi. Kenaikan angka produksi harus diikuti turunnya harga di pasar, dan meningkatnya pendapatan petani. Tanpa itu, negara gagal melindungi mereka yang memproduksi makanan untuk negeri.
Partai X menyerukan perubahan orientasi kebijakan pangan. Negara harus hadir tidak hanya di atas kertas, tapi di sawah rakyat. Kebijakan yang hanya menguntungkan pasar bebas, tanpa kontrol negara, hanya memperluas kemiskinan petani.
