beritax.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menggelar Industrial Festival 2025 sebagai agenda tahunan yang diklaim mampu mendekatkan dunia industri kepada generasi muda. Festival ini menggandeng Gelar Batik Nusantara dan Halalindo 2025, serta menghadirkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan publik. Namun, Partai X mempertanyakan urgensi acara ini di tengah tingginya angka pengangguran pemuda dan ketimpangan akses lapangan kerja yang semakin nyata.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa penyelenggaraan Industrial Festival justru memperlihatkan kegagalan negara dalam menjawab kebutuhan mendasar anak muda: pekerjaan yang layak dan berkeadilan. “Yang dibutuhkan pemuda itu bukan panggung pameran, tapi lapangan kerja riil,” tegasnya. Ia mengingatkan, tugas negara bukan hanya menghibur rakyat, tapi melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan sosial.
Panggung Mewah Tidak Menjawab Masalah Sistemik
Prayogi menyatakan bahwa Industrial Festival berpotensi menjadi simbol artifisial pencitraan, bukan solusi sistemik bagi krisis ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa kolaborasi dengan industri fesyen dan batik hanya menyentuh permukaan. Dari persoalan struktural yang dihadapi generasi muda yaitu minimnya kebijakan industri yang inklusif, ketimpangan akses pelatihan, dan absennya strategi jangka panjang. Hal ini untuk penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, cita-cita “Indonesia Emas 2045” hanya akan menjadi slogan kosong bila pemerintah terus menjadikan festival dan ajang seremonial sebagai jawaban atas ketimpangan ekonomi.
Partai X menegaskan, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah bukan badan pameran, tapi pelaksana kehendak rakyat. Ketika negara gagal menciptakan pekerjaan layak, maka negara gagal menunaikan fungsinya.
Solusi Partai X: Kebijakan Industri Inklusif, Bukan Festival Mewah
Sebagai solusi, Partai X mengusulkan pembentukan Program Nasional Ketenagakerjaan Inklusif berbasis peta kebutuhan industri lokal. Pemerintah wajib menyusun peta industri strategis yang sesuai dengan kapasitas wilayah dan potensi SDM lokal. Serta memastikan adanya integrasi pendidikan vokasi dengan peluang kerja nyata, bukan hanya pelatihan semu. Dana festival dialihkan untuk membiayai pelatihan teknis dan insentif kewirausahaan berbasis komunitas. Pemerintah juga didorong menerapkan skema insentif bagi perusahaan yang membuka akses kerja bagi pemuda daerah, perempuan, dan kelompok marginal.
Partai X menolak keras kekuasaan pencitraan yang menari di atas penderitaan rakyat. “Jangan warisi bangsa dengan panggung-panggung palsu. Bangun masa depan lewat keadilan nyata,” tutup Prayogi.
