Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Saat dunia gelisah menyikapi memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, negara-negara mulai mengambil langkah antisipatif. Harga BBM di berbagai wilayah Asia Tenggara mulai merangkak naik. Filipina, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura mulai menyesuaikan diri dengan realitas global.
Indonesia? Tampak tenang. Terlalu tenang. Seolah tak ada yang sedang terjadi.
Padahal, siapa pun yang memahami rantai energi global menyadari bahwa konflik di Timur Tengah bukan sekadar persoalan regional. Ia menjadi pemicu dampak ekonomi dunia. Jalur distribusi minyak terganggu, harga naik, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi akan terkena dampaknya, cepat atau lambat.
Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar “ketenangan” itu, melainkan arah kebijakan yang tampak tidak menyentuh akar masalah. Alih-alih menata sistem konsumsi energi nasional, negara sibuk dengan kebijakan administratif dangkal. Wacana Work From Home (WFH) untuk ASN dan sekolah kembali diangkat, namun tanpa desain yang matang. Program lain tetap berjalan seperti biasa, tanpa refleksi pada efisiensi energi secara menyeluruh.
Seolah yang dihadapi bukan ancaman krisis, tetapi rutinitas birokrasi. Padahal persoalan BBM Indonesia bukan sekadar harga. Ini soal pemborosan sistemik. BBM habis bukan hanya karena kendaraan banyak, tetapi karena negara membiarkan rakyat terjebak dalam sistem boros.
Kemacetan yang tak pernah diselesaikan serius membuat jutaan liter BBM terbuang sia-sia setiap hari. Kendaraan berhenti, mesin tetap menyala, waktu hilang, energi terbuang. Ini bukan sekadar masalah lalu lintas, tetapi kegagalan manajemen energi nasional.
Di sisi lain, negara masih memaksa mobilitas fisik rakyat untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara digital. Sidang pengadilan daring tetap mewajibkan kehadiran fisik. Proses administrasi berlapis memaksa bolak-balik antar kantor. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih penuh tatap muka, verifikasi manual, dan perjalanan yang sebenarnya tidak perlu.
Negara menciptakan mobilitas, lalu menyalahkan rakyat karena konsumsi BBM tinggi. Paradoks yang tidak logis. Jika pemerintah serius ingin menghemat BBM, caranya bukan sekadar menaikkan harga atau kebijakan sporadis seperti WFH tanpa arah. Efisiensi harus dimulai dari perbaikan sistem.
Perbaikan Sistem Mobilitas
Pertama, benahi sistem mobilitas. Gunakan teknologi untuk mengatur lalu lintas secara dinamis, bukan mengandalkan pola lama. Kurangi perjalanan yang tidak perlu dengan menjadikan layanan publik sepenuhnya digital. Jadikan WFH strategi efisiensi, bukan respons panik.
Kedua, reformasi sistem administrasi. Jadikan pengadaan barang dan jasa sepenuhnya digital dan terintegrasi, tanpa pertemuan fisik berulang. Bangun sistem verifikasi nasional berbasis data, sehingga masyarakat tak perlu datang berulang kali hanya untuk membuktikan diri. Terapkan pemerintahan digital sejati, bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke layar.
Masalah BBM pada akhirnya adalah cermin cara negara bekerja. Jika sistem negara efisien, konsumsi energi ikut efisien. Jika sistem boros, rakyat yang menanggungnya. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “apakah harga BBM akan naik,” melainkan: Apakah negara siap berhenti boros, atau akan terus berpura-pura tenang hingga krisis memaksa panik? Tenang itu baik. Tetapi jika tenang tanpa pemahaman, itu bukan ketenangan. Itu kelalaian.
