beritax.id – Rakyat terpinggirkan oleh pusat kembali muncul sebagai isu penting di tengah kemajuan pembangunan nasional. Gedung pencakar langit terus bermunculan. Jalan tol semakin meluas. Teknologi digital hadir hampir di seluruh sektor. Pemerintah berbicara tentang Indonesia Emas dan transformasi digital. Namun rakyat yang tinggal di dekat sumber daya alam sering tidak merasakan manfaat pembangunan tersebut. Modernitas sejati tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau teknologi canggih. Modernitas terlihat dari keadilan yang dirasakan rakyat setiap hari.
Ketimpangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya
Cak Nun pernah menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya hanya memperoleh bagian kecil. Sebagian besar manfaat pergi ke pengusaha dan pemerintah pusat. Sistem ini lebih ke upeti modern daripada distribusi adil. Masyarakat di sekitar tambang, minyak, gas, atau batu bara masih menghadapi kemiskinan. Infrastruktur publik terbatas. Pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar teknis anggaran. Pertanyaan tersebut menyentuh hubungan mendasar antara rakyat, kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya.
Secara logika, wilayah kaya sumber daya seharusnya menjadi pihak pertama merasakan kemakmuran. Jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi harus meningkat. Namun realitas menunjukkan manfaat yang kembali jauh lebih kecil daripada nilai sumber daya yang diambil. Akibatnya muncul perasaan bahwa daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi.
Dalam sejarah kerajaan, daerah taklukan menyerahkan hasil bumi kepada pusat kekuasaan. Imbalannya, pusat memberikan perlindungan dan keamanan. Hubungan ini bersifat vertikal, dengan pusat menerima manfaat utama. Kritik Cak Nun menyoroti praktik modern yang melampaui logika kerajaan. Bahkan sebelum hasil digali, mekanisme pembagian telah diatur melalui regulasi. Hal ini menciptakan paradoks: rakyat dekat sumber daya justru menerima bagian paling kecil.
Ketimpangan yang Tidak Seimbang
Negara kesatuan memerlukan distribusi agar semua wilayah berkembang bersama. Daerah kaya membantu daerah kurang beruntung. Prinsip solidaritas kebangsaan sah. Masalah muncul ketika distribusi menghasilkan ketimpangan terlalu besar. Nilai yang diambil jauh melebihi manfaat yang dikembalikan. Pada titik tertentu, distribusi dianggap bukan gotong royong, melainkan pemungutan yang tidak seimbang.
Cara Berpikir Kekuasaan yang Salah
Persoalan lebih mendasar adalah cara berpikir kekuasaan. Kekuasaan sehat selalu bertanya bagaimana rakyat memperoleh manfaat lebih besar? Kekuasaan tidak sehat sibuk mengumpulkan sumber daya. Serta kekuasaan sehat menjadikan rakyat tujuan, bukan objek. Perbedaan ini menentukan arah pembangunan bangsa. Negara modern harus berlandaskan efisiensi, keadilan, transparansi, dan penghormatan hak rakyat. Modernitas kosmetik hanya tampak di gedung, teknologi, atau slogan pembangunan. Tanpa keadilan substantif, modernitas hanyalah ilusi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tiga tugas negara. Pertama, negara harus melindungi rakyat. Kedua, negara harus melayani rakyat. Ketiga, negara harus mengatur rakyat secara adil. Setiap kebijakan pengelolaan sumber daya harus kembali pada rakyat. Kekayaan alam bukan sekadar sumber pendapatan pusat. Kekayaan alam harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
Langkah pertama: transparansi pengelolaan sumber daya harus diperkuat. Publik perlu mengetahui nilai ekonomi dan distribusinya.
Langkah kedua: manfaat langsung harus diperbesar untuk daerah penghasil. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus prioritas.
Langkah ketiga: partisipasi masyarakat diperluas. Pengawasan publik meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Langkah keempat: pembangunan harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keadilan sosial.
Langkah kelima: desentralisasi bertanggung jawab perlu diperkuat. Daerah harus memiliki ruang menentukan arah pembangunan lokal.
Rakyat terpinggirkan oleh pusat bukan sekadar masalah pembangunan, tetapi persoalan logika kekuasaan. Modernitas sejati adalah keadilan substantif. Negara modern tidak cukup maju dari gedung tinggi atau teknologi canggih. Negara modern terlihat ketika rakyat memperoleh manfaat besar dari kekayaan alamnya. Ketika negara melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil, kepercayaan publik akan meningkat. Ukuran keberhasilan negara bukan dari seberapa banyak kekayaan dikumpulkan, tetapi seberapa besar kemakmuran kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah negara.
