beritax.id — Di tengah euforia pasar keuangan dan kinerja IHSG yang terus menghijau, realitas sosial justru menunjukkan wajah yang berlawanan. Kondisi ini mencerminkan situasi negara rapuh struktural, ketika pertumbuhan dan stabilitas ekonomi hanya dinikmati di level pejabat dan pasar modal, sementara buruh dan pekerja justru menanggung tekanan paling berat. Indonesia hari ini menghadapi paradoks serius: indikator finansial menguat, tetapi fondasi kesejahteraan tenaga kerja melemah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan mencatat penguatan, ditopang oleh kinerja sektor perbankan, komoditas, dan korporasi besar. Namun pada saat yang sama, publik disuguhi berita pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, alas kaki, hingga manufaktur padat karya. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan atau dipaksa menerima sistem kerja kontrak dan outsourcing yang semakin tidak pasti.
Pasar Modal Tumbuh, Tenaga Kerja Menyusut
Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan yang tajam antara ekonomi finansial dan ekonomi riil. Kenaikan IHSG tidak otomatis mencerminkan kesehatan dunia kerja. Justru, banyak emiten mencetak laba dengan cara efisiensi ekstrem: menekan biaya tenaga kerja, merumahkan buruh, atau mengganti pekerja tetap dengan tenaga kerja fleksibel.
Bagi buruh, “efisiensi” tersebut berarti upah stagnan, jam kerja tidak pasti, dan hilangnya jaminan sosial. Sementara bagi pasar, langkah ini justru diapresiasi sebagai sinyal positif bagi profitabilitas.
Buruh Jadi Korban Struktur Ekonomi Rapuh
Dalam negara yang rapuh secara struktural, pertumbuhan ekonomi tidak dibangun di atas produktivitas tenaga kerja, melainkan pada ekstraksi sumber daya dan spekulasi finansial. Akibatnya, buruh tidak diposisikan sebagai aset pembangunan, tetapi sebagai variabel penyesuaian saat tekanan ekonomi muncul.
Revisi regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, lemahnya perlindungan buruh, serta minimnya industrialisasi padat karya membuat posisi tawar pekerja semakin lemah. Negara gagal hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan modal dan hak tenaga kerja.
Ilusi Kesehatan Ekonomi
Mengandalkan IHSG sebagai cermin utama keberhasilan ekonomi adalah kekeliruan serius. Pasar saham bisa tumbuh tanpa menciptakan lapangan kerja baru, bahkan di saat pengangguran dan kerja rentan meningkat. Ketika buruh terpukul, daya beli melemah, dan konsumsi rumah tangga tertekan, maka fondasi ekonomi nasional sesungguhnya sedang rapuh.
Jika tren ini dibiarkan, Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan tanpa pemerataan dan stabilitas semu yang mudah runtuh saat terjadi guncangan global.
Solusi: Menyatukan Pertumbuhan dan Keadilan Sosial
Untuk keluar dari paradoks IHSG hijau dan buruh terpuruk, diperlukan perubahan arah kebijakan yang tegas, antara lain:
- Menempatkan perlindungan buruh sebagai bagian inti strategi ekonomi nasional, bukan sekadar isu ketenagakerjaan.
- Mendorong reindustrialisasi padat karya, agar pertumbuhan menciptakan lapangan kerja formal yang layak.
- Memperkuat regulasi ketenagakerjaan dan pengawasan, guna mencegah PHK massal dan praktik kerja tidak adil.
- Mengaitkan insentif bagi korporasi dengan penciptaan kerja dan kesejahteraan buruh, bukan semata laba dan kinerja saham.
- Memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak PHK, agar mereka tidak langsung jatuh ke jurang kemiskinan.
IHSG yang hijau seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi pemilik modal. Tanpa keberpihakan nyata pada buruh dan pekerja, negara Indonesia rapuh struktural hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu indah di layar bursa, pahit di kehidupan nyata.
