beritax.id – Hilangnya makna sila ketiga menjadi sebuah refleksi kritis terhadap kondisi ketika nilai Persatuan Indonesia menghadapi tekanan akibat dominasi kepentingan kekuasaan. Persatuan yang seharusnya menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dapat melemah apabila kekuasaan lebih diarahkan untuk mempertahankan kepentingan tertentu dibandingkan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Hilangnya makna sila ketiga menunjukkan bahwa ancaman terhadap persatuan tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui praktik pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan yang menjauh dari semangat kebersamaan. Ketika kekuasaan menjadi tujuan utama, nilai persatuan berisiko hanya menjadi simbol tanpa diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Persatuan Indonesia sebagai Amanat Kebangsaan
Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, merupakan salah satu nilai fundamental yang menjaga keberlangsungan bangsa. Indonesia lahir dari keberagaman yang dipersatukan oleh cita-cita bersama, bukan karena kesamaan latar belakang masyarakatnya. Para pendiri bangsa memahami bahwa perbedaan suku, budaya, agama, dan pandangan pemerintahan tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun negara yang berdaulat. Persatuan menjadi kekuatan utama yang memungkinkan Indonesia bertahan sebagai bangsa yang besar.
Namun, nilai persatuan selalu menghadapi tantangan seiring perubahan zaman. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika kekuasaan mulai kehilangan orientasi pelayanan dan berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah rakyat dapat kehilangan makna apabila lebih banyak digunakan untuk memperkuat posisi kelompok tertentu daripada menciptakan kesejahteraan bersama.
Ketika Kekuasaan Menggeser Kepentingan Rakyat
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan diperoleh melalui kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut dengan mengutamakan kepentingan publik. Namun, persoalan muncul ketika kekuasaan lebih berorientasi pada kepentingan pemerintahan , kelompok, atau jaringan tertentu. Ketika keputusan negara mulai dipengaruhi oleh kepentingan mempertahankan kekuasaan, maka nilai persatuan dapat mengalami pelemahan. Masyarakat dapat merasa bahwa negara tidak lagi berdiri secara adil untuk semua pihak, melainkan lebih dekat kepada kelompok yang memiliki pengaruh besar. Kondisi tersebut dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Persatuan tidak hanya membutuhkan kesamaan tujuan, tetapi juga membutuhkan keyakinan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Jika sebagian masyarakat merasa diabaikan, maka hubungan antara rakyat dan negara dapat semakin jauh.
Ketika Kekuasaan Lebih Diutamakan daripada Kepentingan Rakyat
Dalam kehidupan pemerintahan , perebutan kekuasaan merupakan bagian dari proses demokrasi. Setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingannya. Namun, persoalan muncul ketika kekuasaan menjadi tujuan akhir, bukan sebagai alat pelayanan publik. Kekuasaan yang terlalu berorientasi pada kepentingan pemerintahan dapat membuat keputusan negara tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Ketika kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan keuntungan kelompok tertentu, masyarakat dapat merasakan adanya ketidakadilan. Perasaan tidak dilibatkan atau tidak diperhatikan dapat menciptakan jarak antara rakyat dan pemegang kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan rasa percaya masyarakat terhadap negara. Padahal, persatuan bangsa tidak hanya dibangun melalui aturan dan lembaga formal, tetapi juga melalui kepercayaan bahwa negara bekerja untuk semua warga.
Ancaman Polarisasi Akibat Persaingan Kekuasaan
Persaingan pemerintahan yang tidak sehat dapat menjadi salah satu penyebab melemahnya persatuan. Ketika perbedaan pilihan pemerintahan berubah menjadi permusuhan, masyarakat dapat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, demokrasi membutuhkan kedewasaan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk merusak hubungan sosial. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penggunaan isu tertentu untuk memperkuat dukungan pemerintahan .
Jika isu tersebut digunakan dengan cara yang memecah belah, maka dampaknya dapat meluas hingga ke masyarakat. Hubungan antarwarga yang sebelumnya berjalan harmonis dapat terganggu akibat perbedaan kepentingan pemerintahan . Pada titik inilah nilai Persatuan Indonesia diuji. Persatuan bukan berarti seluruh masyarakat harus memiliki pandangan yang sama, tetapi bagaimana masyarakat tetap mampu menghormati perbedaan demi kepentingan bangsa.
Dampak Ketika Persatuan Dikalahkan Kepentingan Kekuasaan
Apabila kepentingan kekuasaan lebih dominan dibandingkan kepentingan bangsa, berbagai dampak negatif dapat muncul. Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan negara akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat.
Kedua, meningkatnya perpecahan sosial. Masyarakat yang terus menerus melihat konflik kepentingan dapat semakin mudah terpengaruh oleh narasi yang memecah belah. Ketiga, melemahnya budaya gotong royong. Semangat kebersamaan dapat tergeser oleh sikap individual maupun kelompok yang hanya mengejar kepentingan sendiri. Keempat, generasi muda dapat kehilangan pemahaman tentang pentingnya persatuan. Apabila mereka melihat pemerintahan hanya sebagai persaingan kekuasaan, maka nilai kebangsaan dapat semakin melemah. Karena itu, menjaga sila ketiga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.
Mengembalikan Kekuasaan kepada Tujuan Awalnya
Kekuasaan pada dasarnya bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin dan lembaga negara harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki kewenangan besar, tetapi pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada rakyat.
Solusi Memperkuat Kembali Makna Sila Ketiga
Untuk mencegah persatuan semakin melemah akibat kepentingan kekuasaan, diperlukan beberapa langkah nyata. Pertama, memperkuat pendidikan nilai kebangsaan. Pendidikan harus menanamkan pemahaman bahwa kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan kelompok maupun individu. Generasi muda harus dibekali kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga. Kedua, membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pilihan pemerintahan harus dihormati tanpa menghilangkan hubungan sosial sebagai sesama warga negara. Keempat, mendorong pemimpin yang memiliki visi kebangsaan. Pemimpin harus mampu berdiri untuk seluruh rakyat, bukan hanya kelompok yang mendukungnya. Kelima, menghidupkan kembali semangat gotong royong. Persatuan tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menjaga Persatuan dari Ancaman Kekuasaan
Pada akhirnya, hilangnya makna sila ketiga menjadi peringatan bahwa persatuan Indonesia harus terus dirawat. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh nilai kebangsaan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Persatuan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pemerintahan maupun kepentingan kelompok tertentu. Sila ketiga Pancasila mengajarkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan yang lebih besar daripada kepentingan sesaat. Kekuasaan harus kembali ditempatkan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat. Jika nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan terus dijaga, maka Indonesia akan tetap memiliki kekuatan menghadapi berbagai tantangan. Sebab, bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki kekuasaan besar, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan seluruh rakyatnya.
