beritax.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar , Sarmuji, menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada oleh DPRD dengan tetap melibatkan rakyat. Namun, Sarmuji menyebut keterlibatan rakyat bisa dilakukan melalui kampanye, debat terbuka, atau uji publik. Menurutnya, meski tidak mencoblos langsung, rakyat tetap terlibat dalam proses demokratis. Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap usulan pilkada tidak langsung yang mengemuka belakangan ini, termasuk dari tokoh partai koalisi pemerintah.
Bagi Partai X, pernyataan Golkar hanya bentuk pembingkaian kekuasaan agar publik tidak menyadari adanya degradasi sistem demokrasi. Membiarkan DPRD yang memilih kepala daerah adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan bahwa cara ini adalah pembajakan terhadap prinsip demokrasi langsung yang diperjuangkan sejak reformasi.
Partai X Tegaskan Pemerintah Harus Jalankan Tugas Dasarnya
Rinto Setiyawan mengingatkan kembali bahwa tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga tugas ini hanya mungkin dijalankan bila sistem pemilihan kepala daerah tetap menjamin hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika suara rakyat dikurangi atau dihapus, maka negara kehilangan arah dalam melindungi dan melayani rakyat secara langsung.
Menurut Partai X, setiap perubahan sistem pemilu yang mengurangi keterlibatan rakyat, tak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga membuka celah besar bagi korupsi dan oligarki kekuasaan.
Kritik Terhadap Demokrasi Formalistik dan Solusi Partai X
Partai X menolak narasi bahwa keterlibatan rakyat hanya bisa diwujudkan melalui forum kampanye tanpa hak pilih. Kampanye tanpa pencoblosan bukan demokrasi, melainkan teatrikal kekuasaan. Menurut prinsip Partai X, rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pemilihan, bukan sekadar penonton dari proses yang dikendalikan pejabat.
Solusi Partai X adalah mendorong penguatan institusi demokrasi lokal yang berbasis partisipasi rakyat langsung. Partai X menuntut reformasi DPRD agar bebas dari dominasi oligarki dan berfungsi sebagai pengawas, bukan penentu. Partai X juga mengusulkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alternatif berbasis musyawarah warga yang bisa memberikan rekomendasi calon kepala daerah, namun bukan memilih langsung.
Menurut dokumen prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan rakyat.
Negara adalah entitas yang wajib menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk memastikan kedaulatan dan kesejahteraan.
Demokrasi yang sehat adalah ketika dijalankan sebagai perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan untuk mempertahankan kekuasaan pejabat. Oleh sebab itu, setiap
Penutup: Demokrasi Tidak Boleh Dikelabui Atas Nama Efisiensi
Partai X menegaskan, tidak ada demokrasi tanpa pemilihan langsung. DPRD adalah perwakilan, bukan pengganti suara rakyat. Jika demokrasi dianggap mahal, maka solusi bukan menghapus hak rakyat, melainkan memperbaiki sistemnya.
Rakyat harus tetap memiliki suara langsung dalam memilih pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh dikelabui atas nama efisiensi atau stabilitas. Yang diperlukan saat ini bukan sistem baru yang membungkam rakyat, tetapi pemimpin baru yang setia kepada suara rakyat.
