beritax.id – Perwakilan Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyatakan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi dalam penyelenggaraan haji. Salah satu bukti yang ia sampaikan adalah pelibatan tujuh eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Termasuk di antaranya mantan penyidik senior dan pengawas internal KPK yang kini menjabat sebagai direktur hingga deputi pengawasan.
Langkah ini, menurut Hendarsam, menandakan komitmen Presiden dalam menutup celah kolusi dan penyalahgunaan anggaran haji. “Meski penyelenggaraannya berbasis agama, praktik kolusi dan korupsi di sektor ini banyak terjadi,” ujarnya dalam diskusi publik yang disiarkan Trijaya FM.
Ia juga menyebut bahwa Kejaksaan Agung dan KPK kini bekerja lebih aktif membongkar kasus korupsi pada periode awal pemerintahan Prabowo. Gerindra menilai, ini sesuai dengan janji Asta Cita dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan transparan.
Partai X: Komitmen Tak Cukup, Harus Dibongkar Jaringannya
Menanggapi klaim tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menyampaikan bahwa komitmen saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan pembongkaran jaringan mafia haji dilakukan hingga ke akar. “Jangan cuma menempatkan mantan KPK di atas kertas. Bongkar jaringan rente dan pelindungnya di dalam birokrasi,” ujar Rinto.
Menurutnya, korupsi penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar soal anggaran. Tapi menyangkut nilai moral, keadilan umat, dan rasa kepercayaan jemaah terhadap negara. Rakyat tidak butuh simbol pemberantasan jika yang dibasmi hanya ‘ikan kecil’.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa tugas negara dalam konteks haji mencakup tiga hal pokok. Negara wajib melindungi jemaah dari praktik pungli, mafia visa, dan vendor abal-abal.
Negara harus melayani dengan sistem transparan dan mudah diakses. Dan negara harus mengatur regulasi yang memastikan efisiensi dan akuntabilitas dana haji.
Jika pemerintah hanya menempatkan orang-orang tertentu tanpa membenahi sistem dan jejaringnya, itu hanya menunda masalah. Apalagi jika tidak disertai audit menyeluruh pada kontrak pengadaan dan aliran dana yang melibatkan lintas institusi.
Solusi Partai X: Audit Menyeluruh, Keterlibatan Sipil, dan Pengawasan Terbuka
Partai X menawarkan sejumlah solusi konkret:
- Lakukan audit menyeluruh pada penggunaan dana haji dalam 10 tahun terakhir secara independen.
- Libatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi keagamaan dalam mekanisme pengawasan anggaran haji.
- Publikasikan seluruh kontrak dan vendor penyelenggaraan haji ke publik secara berkala
- Bentuk Unit Kerja Transparansi Haji di bawah Sekolah Negarawan yang bertugas menyiapkan reformasi jangka panjang bidang pelayanan ibadah.
Rinto Setiyawan juga menegaskan pentingnya membangun integritas melalui Sekolah Negarawan. Menurutnya, penempatan eks penyidik KPK hanyalah solusi jangka pendek jika tidak disertai transformasi nilai dalam birokrasi. “Pejabat publik harus dididik bukan hanya agar tahu hukum, tapi berani melawan sistem korup yang mengakar,” tuturnya.
Partai X menutup pernyataannya dengan mengingatkan, haji bukan semata urusan logistik atau proyek negara. Di balik setiap jemaah, ada harapan panjang, ada biaya bertahun-tahun yang dikumpulkan. Negara harus hadir sebagai pelayan dan penjaga kepercayaan, bukan hanya pemilik instruksi dan slogan. Jangan sampai semangat bersih-bersih malah dibungkus rapih jadi dekorasi pejabat.
