beritax.id – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan komitmen kepala daerah PDIP dalam membangun SDM dan integritas. Hal itu disampaikan dalam penutupan pembekalan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Ganjar menyatakan seluruh kepala daerah bersepakat membangun target, membagi pengalaman, serta memperhatikan kualitas pelayanan publik dan penanganan isu iklim.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memberikan arahan tertutup. Ia menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak kehamilan.
Selain itu, Megawati meminta kepala daerah serius menanam mangrove dan menghindari pelanggaran hukum demi membangun integritas pemerintahan.
Partai X: Komitmen Tak Cukup, Rakyat Butuh Aksi Nyata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa komitmen tidak boleh berhenti di panggung. Rinto menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dengan sikap hati-hati dan penuh catatan kritis. Komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) dan integritas memang penting, namun Partai X menilai bahwa komitmen tanpa sistem yang menjamin efektivitas dan keberlanjutan hanyalah retorika.
“Jangan bangun komitmen di mikrofon, tapi hancur saat tandatangan proyek,” tegasnya dalam pernyataan resmi Partai X.
Rinto menegaskan kembali prinsip dasar pemerintahan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat dari manipulasi, bukan sekadar memberi janji. Menurutnya, program pembangunan SDM seharusnya tidak hanya jadi jargon kampanye, tapi dibuktikan lewat anggaran yang berpihak.
Solusi Partai X: Integritas Dimulai dari Sekolah Negarawan
Partai X menawarkan solusi strategis:
- Sekolah Negarawan sebagai Basis Pemimpin Daerah: Pemimpin harus dibentuk lewat proses etika, bukan hanya pembekalan mikrofon.
- Audit Publik atas Komitmen Pemerintah Daerah: Setiap janji integritas harus bisa diukur, dilaporkan, dan diawasi publik secara berkala.
- Perlindungan terhadap Whistleblower dan Jurnalis Investigatif: Agar penyimpangan kebijakan dapat terbongkar tanpa intimidasi pemerintahan.
Partai X juga mengingatkan bahwa korupsi daerah sering bermula dari proyek lelang yang disusun secara sistematis oleh pejabat lokal. “Integritas itu bukan soal niat, tapi keberanian melawan sistem rente,” kata Rinto.
Partai X menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah membuka dokumen tender proyek dan menyediakannya secara daring. Transparansi menjadi pintu awal keadilan sosial
Partai X mendorong agar pembekalan kader tidak menjadi ruang pencitraan pejabat. Rakyat menunggu hasil, bukan sekadar cerita.
“Kalau integritas cuma dibahas di forum tertutup, lalu disembunyikan dari rakyat, itu bukan solusi—itu ilusi,” pungkas Rinto.
