beritax.id – Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi, termasuk eks Dirjen Pajak berinisial SU terkait kasus pajak. SU juga merupakan mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan diperiksa terkait dugaan manipulasi kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020.
Pemeriksaan dilakukan oleh jaksa penyidik JAM Pidsus untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Selain SU, penyidik turut memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Sebelumnya Kejagung menggeledah delapan titik Jabodetabek dan menyita kendaraan mewah serta dokumen penting.
Kasus Pajak Berulang Tunjukkan Masalah Struktural
Partai X menilai pemeriksaan eks pejabat tinggi menunjukkan persoalan pajak bersifat sistemik. Masalah pajak tidak berhenti pada perilaku individu. Sistem pengawasan dianggap rapuh dan rentan dimanfaatkan. Pengawasan internal Kementerian Keuangan harus diperiksa menyeluruh. Rakyat berhak mendapat kepastian tata kelola pajak bersih.
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan tiga tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Korupsi pajak menghancurkan tiga tugas dasar tersebut. Negara kehilangan kemampuan melayani rakyat ketika anggaran bocor.
Prinsip Partai X tentang Keuangan Negara
Partai X menegaskan negara bukan milik pemerintah atau pejabat birokrasi. Pajak merupakan amanat rakyat untuk penyelenggaraan negara. Pemerintah hanyalah pelaksana kehendak rakyat dengan mandat terbatas. Karena itu, tata kelola pajak wajib terbuka, akuntabel, dan antikorupsi dari atas ke bawah. Rakyat harus memegang kendali penuh atas pengawasan anggaran.
Partai X menilai lemahnya audit internal memudahkan manipulasi pajak. Struktur birokrasi perpajakan sangat kompleks dan membuka ruang penyimpangan. Reformasi perpajakan harus menutup celah sistemik. Pengawasan wajib dilakukan oleh lembaga yang independen dari kepentingan kekuasaan.
Kejagung Harus Tegas tanpa Pandang Bulu
Pemeriksaan eks pejabat tinggi menunjukkan keberanian penegak hukum. Namun Partai X meminta penegakan tidak berhenti pada level menengah. Penyidikan harus menjangkau seluruh rantai birokrasi pajak. Hukuman harus tegas untuk memberi efek jera. Transparansi proses penyidikan wajib diumumkan kepada publik.
Partai X menegaskan pembenahan pajak harus dimulai dari puncak struktur. Integritas pemimpin menentukan keberhasilan reformasi sistem. Kementerian Keuangan harus mengevaluasi seluruh pejabat terkait. Rakyat berhak mengetahui siapa saja yang terlibat.
Solusi Partai X untuk Perpajakan Sehat
Solusi Partai X menekankan pembentukan sistem antikorupsi berbasis kepakaran dan kejujuran publik. Negara harus memulai musyawarah kenegarawanan nasional untuk memperkuat etika tata kelola. Reformasi pajak harus berbasis transparansi total dan partisipasi rakyat. Digitalisasi perpajakan wajib diarahkan untuk pengawasan bukan sekadar kemudahan transaksi.
Partai X juga mendorong pendidikan moral kenegarawanan bagi aparatur. Sistem rekrutmen harus menempatkan integritas sebagai syarat utama. Pengawasan anggaran harus terbuka untuk publik melalui kanal resmi. Semua langkah harus memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Partai X menegaskan korupsi pajak adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Penindakan harus menyentuh semua pihak yang terlibat. Reformasi perpajakan wajib dilakukan menyeluruh dari atas ke bawah. Negara harus memastikan pajak kembali menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat.
