BeritaX.id – Surabaya, 19 November 2026 – Praktisi hukum dan perpajakan Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., mengapresiasi pelaksanaan dialog terbuka antara praktisi, pelaku usaha, dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Eko mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur bersama DJP pada Rabu (18/11/2026). Dalam kesempatan itu, Eko juga berinteraksi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sukomanunggal, Soehendro Dwitomo.
Kegiatan berlangsung pukul 13.00 hingga 16.00 WIB di Hall Lantai 3 Gedung KADIN Provinsi Jawa Timur, Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1, Graha Famili, Surabaya.
Forum tersebut mempertemukan unsur otoritas perpajakan, pengurus KADIN, pelaku usaha, serta praktisi hukum dan perpajakan. Selain menjadi sarana penyampaian informasi mengenai perubahan regulasi, kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi langsung dengan jajaran DJP.

Eko Nilai Dialog Terbuka Penting bagi Praktisi Perpajakan
Eko menilai sosialisasi regulasi perpajakan akan lebih bermanfaat apabila disertai ruang diskusi yang memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang dihadapi dalam praktik.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan otoritas pajak dapat membantu memperjelas pemahaman terhadap ketentuan sekaligus memberikan perspektif mengenai penerapannya di lapangan.
“Menurut saya, kegiatan ini sangat positif. Kita bisa diskusi dan tanya jawab dengan hangat di acara ini. Ada ruang untuk menyampaikan pandangan, bertukar pemikiran, sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Eko.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi tidak cukup hanya dengan membaca ketentuan normatif. Praktisi juga perlu memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dan apa konsekuensinya terhadap hak serta kewajiban wajib pajak.
“Sebagai praktisi pajak dan hukum, saya melihat komunikasi seperti ini perlu terus dibangun. Praktisi dapat menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan, sementara otoritas pajak dapat memberikan penjelasan dari perspektif regulasi dan pelaksanaannya. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman yang lebih baik,” tambahnya.
Eko berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan agar hubungan antara otoritas perpajakan, praktisi, dan dunia usaha semakin terbuka dan konstruktif.
Sosialisasi Membahas Perubahan Ketentuan PMK 71 Tahun 2026
Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah pemaparan mengenai PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur perubahan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan dalam bidang perpajakan.
Materi ini dinilai relevan bagi dunia usaha dan praktisi karena perubahan prosedur administrasi perpajakan berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.
Pemaparan materi disampaikan oleh Siti Rahayu, S.E., M.Si., selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak bersama tim DJP.
Dalam pandangan Eko, pemahaman terhadap perubahan regulasi perlu diiringi perhatian terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak wajib pajak.
Soroti Keadilan bagi Wajib Pajak yang Konsisten Patuh
Selain mengikuti pemaparan materi, Eko turut menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Muhammad Zakki, Drs., S.H., M.Si., C.Med., CICSS.
Dalam forum tersebut, ia mengangkat persoalan mengenai perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya.
Eko mempertanyakan aspek keadilan ketika wajib pajak yang mengalami keterlambatan atau memiliki tunggakan berpeluang memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen.
Menurutnya, kebijakan pemberian keringanan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan penghargaan terhadap mereka yang telah menjalankan kewajiban secara tertib.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya moral hazard apabila kebijakan penghapusan sanksi tidak memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan kepatuhan sukarela atau voluntary compliance.
Dari perspektif hukum dan kebijakan fiskal, Eko berpandangan bahwa keadilan perpajakan tidak hanya menyangkut besaran kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga konsistensi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak.
Pertanyaan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari Siti Rahayu bersama tim DJP. Penjelasan yang disampaikan menjadi bagian dari diskusi mengenai penerapan kebijakan dan berbagai pertimbangan dalam administrasi perpajakan.
Pertemuan dengan Kepala KPP Sukomanunggal Perkuat Komunikasi Profesional
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi Eko untuk berinteraksi dengan Soehendro Dwitomo selaku Kepala KPP Sukomanunggal.
Menurut Eko, komunikasi antara praktisi dan otoritas perpajakan merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan regulasi.
Ia berpandangan bahwa perbedaan perspektif antara praktisi dan pihak otoritas tidak seharusnya menjadi penghalang untuk berdialog. Sebaliknya, perbedaan tersebut dapat menjadi bahan pertukaran pemikiran selama pembahasannya tetap berlandaskan ketentuan hukum dan prinsip saling menghormati.
Forum komunikasi semacam ini juga dinilai dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara institusi perpajakan dan masyarakat, khususnya wajib pajak yang harus memahami serta melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Dihadiri Pimpinan KADIN dan Jajaran Direktorat Jenderal Pajak
Kegiatan sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, serta Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP.
Hadir pula Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Muhammad Zakki, Drs., S.H., M.Si., C.Med., CICSS.
Selain itu, kegiatan diikuti Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur sekaligus Ketua FERADI WPI DPC Sidoarjo, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., serta peserta dari kalangan pelaku usaha dan praktisi.
Melalui kegiatan tersebut, KADIN Jawa Timur dan DJP diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi serta meningkatkan pemahaman dunia usaha terhadap perkembangan regulasi perpajakan.
Eko berharap dialog yang telah berlangsung tidak hanya menjadi agenda sesaat dalam kegiatan sosialisasi, tetapi dapat dilanjutkan melalui forum komunikasi yang lebih luas dan berkesinambungan.
Menurutnya, sistem perpajakan yang baik membutuhkan keterbukaan, kepastian hukum, dan penerapan prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Ketika praktisi dan otoritas pajak bisa berdiskusi secara terbuka, persoalan perpajakan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Harapannya, ini memberikan manfaat bagi dunia usaha, wajib pajak, dan juga negara,” tutup Eko.



