beritax.id – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal program pendidikan militer. Ia menekankan agar rencana pendidikan militer untuk siswa SMA nakal di Jawa Barat tidak mengabaikan hak-hak dasar siswa.
Lalu Hadrian Irfani menilai program pendidikan militer harus tetap mengutamakan hak siswa mengakses pendidikan formal yang menyeluruh. Menurutnya, membangun karakter disiplin itu penting, tetapi pendekatan harus proporsional dan tidak membebani perkembangan akademik siswa.
Ia juga mengingatkan perlunya kajian mendalam dan konsultasi luas sebelum implementasi pendidikan militer dalam sistem pendidikan formal. Lalu menekankan bahwa pembangunan karakter nasionalisme seharusnya difokuskan melalui kurikulum formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Tanpa Melanggar Hak Anak
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali prinsip dasar tugas negara terhadap rakyat, terutama anak-anak.
“Tugas negara itu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto Setiyawan dalam pernyataannya kepada media.
Ia mengingatkan, setiap kebijakan pendidikan harus mengutamakan prinsip melindungi anak sebagai warga negara sejak dini. Menurut Rinto, pendidikan karakter harus berorientasi pada pembangunan kesadaran nasionalisme yang damai, bukan melalui pendekatan koersif.
Prinsip Partai X menegaskan pendidikan harus membangun karakter berbasis akal sehat, rasa kemanusiaan, dan cinta tanah air.
Partai X menyoroti bahwa pendidikan bela negara sudah diatur dalam kurikulum nasional melalui mata pelajaran yang ada di sekolah. Program bela negara berbasis sukarela juga sudah dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dengan pendekatan sesuai jenjang pendidikan.
Mengacu pada Permenhan No 8 Tahun 2022, pembinaan bela negara harus disesuaikan dengan usia dan konteks pendidikan siswa. Partai X menyerukan agar pemerintah daerah lebih fokus memperkuat kurikulum nasional ketimbang menciptakan pendekatan militeristik baru.
“Pendidikan karakter seharusnya berakar dari nilai demokrasi, kemanusiaan, dan penguatan potensi diri anak,” tambah Rinto Setiyawan.
Partai X menilai solusi pendidikan harus menanamkan nilai disiplin melalui pendekatan persuasif, bukan melalui tekanan fisik atau militerisasi.
Kebijakan yang melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan siswa harus dikaji dengan matang untuk menghindari ekses negatif ke depan. Partai X menegaskan, pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membentuk ketakutan di lingkungan sekolah.
