beritax.id – Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan anggaran yang dialokasikan untuk komponen latihan dasar militer (Latsarmil) dalam pelatihan calon manajer koperasi desa merah putih mencapai sekitar puluhan juta per peserta. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 juta per peserta per minggu. Dengan durasi pelatihan 45 hari, total biaya mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.
Hasanuddin menjelaskan komponen terbesar pelatihan digunakan untuk latihan militer selama 30 hari. Sementara pelatihan manajerial hanya berlangsung 15 hari dengan biaya lebih kecil. Sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk materi koperasi. Ia menilai komposisi tersebut tidak relevan dengan kebutuhan utama manajer koperasi desa. Menurutnya, tugas manajer koperasi lebih fokus pada tata kelola bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelatihan militer dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan kompetensi pengelolaan koperasi.
Potensi Efisiensi Anggaran Negara
Hasanuddin menyebut penghapusan komponen latihan militer dapat menghemat anggaran secara signifikan. Setiap peserta berpotensi menghemat sekitar Rp30 juta jika komponen militer dihapus. Dengan total peserta gelombang pertama sebanyak 35.476 orang, penghematan bisa mencapai Rp1,06 triliun. Angka ini menunjukkan adanya ruang efisiensi besar dalam desain program pelatihan nasional. Ia menilai efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat. Terutama program pemberdayaan ekonomi desa yang berbasis koperasi dan usaha produktif.
Hasanuddin menegaskan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja pengelola koperasi. Materi pelatihan perlu fokus pada manajemen keuangan, pemasaran, dan tata kelola organisasi. Ia meminta pemerintah mengevaluasi desain pelatihan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan harus menghasilkan manajer koperasi yang profesional dan berdaya saing. Pelatihan yang tidak relevan justru berpotensi memboroskan anggaran negara. Selain itu, juga dapat mengurangi efektivitas program koperasi desa secara nasional.
Pandangan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan publik harus berpihak pada rakyat.
Ia menegaskan tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus memastikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh mengalokasikan dana besar untuk program yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Ia menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan program pelatihan berbasis anggaran publik. Setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Anggaran Publik
Partai X menekankan prinsip efisiensi anggaran sebagai fondasi utama kebijakan negara.
Setiap program harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat secara terukur. Prinsip kedua adalah relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan. Program negara tidak boleh bersifat simbolik tanpa manfaat ekonomi nyata.
Prinsip ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui arah dan manfaat dari setiap pengeluaran negara. Prinsip keempat adalah keberpihakan pada pembangunan ekonomi berbasis rakyat.
Koperasi desa harus menjadi alat penguatan ekonomi, bukan beban anggaran negara.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pelatihan Koperasi
Partai X mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap struktur biaya pelatihan koperasi. Audit ini penting untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran dalam program nasional. Pemerintah juga perlu memisahkan secara tegas pelatihan manajerial dan pelatihan non-relevan. Fokus pelatihan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan manajemen koperasi. Selain itu, diperlukan kurikulum nasional berbasis kebutuhan riil koperasi desa. Kurikulum ini harus disusun bersama pelaku koperasi dan ahli ekonomi kerakyatan.
Partai X juga mendorong digitalisasi pelatihan untuk menekan biaya operasional. Sistem digital dapat memperluas jangkauan pelatihan dengan biaya lebih efisien. Pemerintah diminta mengalihkan efisiensi anggaran ke sektor pemberdayaan ekonomi desa. Terutama pada akses modal, pendampingan usaha, dan penguatan pasar koperasi.
Penutup
Sorotan terhadap biaya pelatihan militer koperasi desa menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan publik. Negara dituntut memastikan setiap program benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Efisiensi anggaran menjadi kunci agar pembangunan tidak membebani keuangan negara. Kebijakan harus kembali pada tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat secara luas.
