beritax.id – Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kondisi operasional Integrated Terminal (IT) Pangkalbalam, terminal ini menjadi basis ketahanan energi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Komisaris Pertamina Patra Niaga Ferry Juliantono menyebut kunjungan ini bertujuan mengevaluasi langsung proses distribusi energi di daerah. Ia menambahkan, Dewan Komisaris juga menyerap masukan terkait tantangan operasional, termasuk pendangkalan alur laut yang menghambat distribusi.
Executive General Manager Pertamina Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menegaskan kesiapan mitigasi distribusi energi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
Kritik Tajam dari Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menanggapi kunjungan itu dengan nada kritis dan tegas. Menurutnya, meninjau tanpa membongkar akar persoalan hanyalah agenda seremonial tanpa perubahan nyata.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan hanya hadir di lapangan, tapi juga melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Ketahanan energi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola dan pengawasan atas distribusi yang rawan kartel dan oligopoli.
“Kenapa alur distribusi bisa tersendat? Kenapa harga tetap tidak terjangkau? Ada apa di balik jaringan distribusi ini?” ujarnya.
Partai X mendesak agar pemerintah dan BUMN energi tidak sekadar meninjau, tetapi menindak tegas praktik kartel dalam rantai distribusi.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk mengelola kebijakan demi rakyat. Kewenangan itu harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketika distribusi energi dikendalikan oleh kelompok tertentu, maka peran pemerintah sebagai wakil rakyat kehilangan legitimasi moral. Negara menjadi alat kekuasaan, bukan pengayom rakyat.
Solusi Partai X: Bongkar Kartel, Tata Ulang Distribusi
Partai X menawarkan solusi konkret dan strategis dalam menghadapi persoalan distribusi energi nasional, khususnya di daerah kepulauan seperti Babel:
- Audit Independen Distribusi Energi
Pemerintah harus menunjuk lembaga independen untuk mengaudit seluruh jaringan distribusi energi dari hulu ke hilir. - Penegakan Hukum terhadap Kartel
Temuan audit harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk membongkar skema kartel energi. - Desentralisasi Operasional Terminal Energi
Pemerintah perlu memberikan otonomi operasional kepada terminal energi daerah agar tidak bergantung pada pusat. - Harga Energi Berbasis Keadilan Sosial
Sistem penentuan harga energi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah terpencil. - Transparansi dan Partisipasi Publik
Distribusi energi harus dilaporkan secara berkala kepada publik untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan kewenangan.
Partai X menegaskan bahwa negara harus kembali pada jati dirinya: milik seluruh rakyat, bukan alat kekuasaan segelintir pejabat. Jika distribusi energi masih dikuasai jaringan oligarki, maka rakyat akan terus membayar mahal untuk kebutuhan dasar mereka.
Negarawan sejati tidak hanya meninjau, tetapi juga bertindak dengan keberanian membongkar sistem yang merugikan rakyat.
