beritax.id – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan mitra kementerian terkait untuk membahas tiga isu strategis birokrasi. Adapun isu pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, kebijakan mutasi dan promosi ASN daerah, serta penerapan sistem kerja fleksibel work from anywhere (WFA) dalam pemerintahan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut rapat ini penting untuk memastikan sinkronisasi tata kelola birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, publik bertanya, apakah hasilnya langsung menyentuh perbaikan pelayanan publik, atau hanya menambah tumpukan laporan?
Mutasi ASN Terhambat, Daerah Kehilangan Kewibawaan
Dalam rapat, berbagai kepala daerah menyampaikan keluhan terkait lambannya proses pertimbangan teknis dari BKN untuk melakukan rotasi dan promosi ASN. Tanpa keputusan cepat dari pusat, kepala daerah tak bisa menyusun tim kerja secara optimal. Akibatnya, pelayanan publik pun stagnan dan tidak adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyebut bahwa lambannya birokrasi pusat adalah bentuk pengabaian atas hak konstitusional rakyat untuk dilayani secara baik dan cepat. “Bukan jabatan yang perlu dirapatkan terus, tapi dampak nyatanya bagi rakyat yang harus dievaluasi setiap hari,” ujarnya.
CPNS Dipercepat, Tapi WFA Masih Bikin Bingung
Rapat juga membahas percepatan pengangkatan CPNS maksimal Juni 2025 dan PPPK hingga Oktober 2025. Namun, kebijakan ini bersisian dengan penerapan WFA yang justru menimbulkan kebingungan. Sistem kerja fleksibel ini dikhawatirkan menurunkan produktivitas dan kedisiplinan ASN, terutama di daerah yang masih tertinggal infrastruktur digitalnya.
Partai X menilai, birokrasi jangan sampai hanya disulap di atas meja dengan retorika modernisasi, sementara rakyat tetap kesulitan mendapat pelayanan dasar. “Kita bisa kerja dari mana saja, tapi rakyat tetap antre dari pagi sampai siang di kantor pelayanan yang itu-itu saja,” kritik Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat bukan sekadar mengelola struktur kekuasaan internal.
Prinsip Partai X menempatkan pelayanan rakyat sebagai pusat dari reformasi birokrasi. Struktur yang rapi tak akan berarti jika pelayanan tetap semrawut di lapangan.
Negara tak boleh terlalu asyik menyusun organigram, hingga lupa bahwa di luar gedung parlemen. Rakyat masih menunggu pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pencatatan sipil yang layak dan cepat.
Solusi Partai X: Birokrasi Humanis dan Sekolah Negarawan
Sebagai solusi, Partai X mendesak agar reformasi birokrasi berbasis kebutuhan warga diperluas. Tiap kebijakan, baik WFA maupun pengangkatan ASN, harus diuji dampaknya langsung terhadap pelayanan di level desa dan kecamatan. Sekolah Negarawan juga akan mengadakan kajian publik rutin terhadap tata kelola birokrasi daerah, dengan partisipasi aktif dari masyarakat sipil.
“Kalau semua dibahas di ruang rapat tapi tak berdampak ke pelayanan rakyat, itu hanya jadi teater administratif. Birokrasi bukan untuk pemegang jabatan, tapi untuk rakyat yang mengantri akta kelahiran, surat sehat, hingga pupuk subsidi,” tutup Prayogi R Saputra.
