beritax.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mempertemukan Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih dan sopir angkot Eman Hidayat atau Emen. Emen mengaku uang kompensasi agar ia tidak beroperasi saat mudik Lebaran disunat sehingga dana yang ia terima tidak utuh.
Video pengakuan Emen itu viral di media sosial. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedi meminta Emen dan Dadang bicara jujur soal pemotongan uang kompensasi sopir di jalur Puncak.
Menurut Emen, Dadang tidak meminta uang dipotong dan ia yakin Dadang tidak menikmati dana bantuan itu. Emen menyebut pihak yang memotong uang adalah Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), yang diduga meminta dana sebesar Rp 4 juta di basecamp.
Dadang mengaku tidak hadir saat penyerahan uang. Menurutnya, Dishub Kabupaten tidak dilibatkan secara langsung dalam program bantuan itu. “Hanya provinsi saja. Kita hanya menyaksikan secara simbolis di polres,” kata Dadang.
Gubernur Dedi pun mengkonfirmasi ulang pernyataan Dadang kepada Emen dan dibenarkan bahwa Dadang memang tidak hadir. Ia menegaskan bahwa fakta harus disampaikan apa adanya dan tidak direkayasa.
Partai X: Pemerintah Harus Lindungi, Layani, dan Atur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini menyatakan bahwa rakyat tidak boleh jadi korban dalam drama seperti ini. Ia menekankan, “Tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurutnya, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara transparan dan adil.
Partai X menyerukan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Menurut prinsip Partai X, pemerintah harus bekerja efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai keadilan.
“Jika pungli terjadi, maka ada kegagalan sistem dan pengawasan. Itu harus segera dibenahi,” ujar Diana.
Partai X menekankan pentingnya kepemimpinan negarawan, yaitu sosok bijaksana, berwibawa, dan transparan dalam menghadapi masalah publik. Bagi Partai X, seorang negarawan harus memastikan setiap kebijakan mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok.
Jangan Korbankan Rakyat dalam Birokrasi yang Keruh
Partai X menolak segala bentuk sandiwara birokrasi yang membuat rakyat dirugikan. Solusinya adalah transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas menyeluruh.
“Rakyat jangan jadi korban drama dan tarik-menarik kepentingan antar lembaga. Pemerintah wajib hadir, bersih, dan bertanggung jawab,” pungkas Diana.
