beritax.id — Perayaan Hari Kartini tahun 2025 kembali diwarnai semangat simbolik dengan peluncuran program “1.000 Profesi Perempuan dan Gen Z” oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Disampaikan Ketua Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, program ini menyasar 18 sektor strategis. Serta diklaim sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di tengah gegap gempita deklarasi, masih muncul pertanyaan: sejauh mana program ini dapat diimplementasikan secara konkret?
Acara puncak yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, pada 21 April mendatang, dijanjikan menjadi ajang edukatif dan inspiratif. Dimeriahkan dengan talkshow lintas generasi, expo profesi, serta penghargaan bagi tokoh perempuan. Namun hingga kini, program tersebut baru sebatas pembentukan kelembagaan. Belum ada kepastian mengenai infrastruktur, pelaksanaan program, atau model pendanaannya.
Partai X: Perempuan Bukan Sekadar Alat Simbolik
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa kemajuan perempuan harus diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung, bukan seremoni tahunan. Menurutnya, kemajuan perempuan bukan hanya soal eksistensi dalam 1.000 profesi. Tetapi harus dibarengi dengan jaminan perlindungan, partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, serta penguatan ekonomi mandiri di level akar rumput.
“Perempuan tidak butuh dipajang di panggung. Perempuan butuh kesempatan nyata untuk memimpin dan menentukan arah pembangunan,” tegas Diana dalam pernyataan resminya.
Partai X juga mengingatkan bahwa makna pemerintah adalah amanah dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan secara efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat bukan sekadar menciptakan seremoni yang tidak membumi.
Kesetaraan Bukan Proyek, Tapi Prinsip
Diana Isnaini menyebut, ketika program seperti “1.000 Profesi Perempuan” hanya menjadi hiasan peringatan, maka yang dikorbankan adalah harapan generasi muda. Ia meminta pemerintah menjamin bahwa program ini tidak berhenti di media sosial atau poster Kartini yang tampil di billboard, tetapi hadir dalam bentuk pelatihan, fasilitasi akses, hingga jaminan karier setara di berbagai sektor.
“Kesetaraan itu bukan proyek jangka pendek. Ini prinsip jangka panjang yang harus hadir di setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kontrol kebijakan publik, Partai X mendesak agar roadmap 100 tahun Kowani yang dikaitkan dengan program ini dibuka secara transparan kepada publik. Rakyat berhak tahu indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta distribusi peran antar kementerian dan lembaga.
“Kalau benar mendukung perempuan, jangan setengah hati. Jangan hanya saat April datang,” tutup Diana Isnaini.
Partai X menyerukan agar spirit Kartini bukan dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan memastikan setiap perempuan Indonesia mendapatkan hak yang setara, perlindungan maksimal, dan ruang berkembang yang nyata. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya menghargai perjuangan Kartini, tetapi juga mewujudkannya.
