beritax.id – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta aparat penegak hukum ikut menginvestigasi kasus keracunan massal siswa usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dasco menilai investigasi penting untuk memastikan penyebab keracunan, apakah akibat kelalaian dalam penyajian makanan atau justru ada unsur kesengajaan. Ia juga mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar serius menangani persoalan tersebut.
Menurut data BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan MBG. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa. BGN mengakui penyebab keracunan beragam, mulai dari kesalahan teknis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pergantian pemasok bahan baku.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kasus keracunan MBG adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyat. Ia menegaskan, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, kasus yang terus menumpuk menunjukkan lemahnya manajemen program MBG. Rakyat kembali menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya menyehatkan. Pemerintah justru sibuk berdebat soal laporan, sementara ribuan siswa terancam kesehatan.
Prayogi menegaskan, rakyat tidak butuh janji evaluasi berulang. Mereka butuh jaminan keselamatan dan kualitas makanan yang layak. Jika negara abai, program MBG akan berubah menjadi beban, bukan solusi.
Prinsip Partai X
Partai X berpegang pada prinsip bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Sejahtera berarti rakyat terpenuhi kebutuhan dasar: pangan sehat, pendidikan, papan, sandang, dan kesehatan. Program MBG seharusnya menjadi bukti negara hadir melindungi rakyat. Namun, jika pelaksanaan ceroboh, tujuan luhur ini tidak akan tercapai.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar program MBG benar-benar memberi manfaat, bukan risiko:
- Transformasi birokrasi digital. Sistem distribusi dan pengawasan MBG harus transparan dan berbasis data real-time agar mutu terjaga.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. SPPG atau penyedia makanan lalai harus ditindak tegas, bukan hanya diperingatkan.
- Standarisasi nasional gizi dan dapur MBG. Semua dapur harus memenuhi standar kebersihan, peralatan, dan tenaga terlatih.
- Pemaknaan ulang Pancasila. Kebijakan gizi harus menegakkan keadilan sosial, bukan sekadar program seremonial.
- Musyawarah kenegarawanan nasional. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat perlu duduk bersama menyusun strategi MBG yang aman dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Partai X menegaskan, rakyat harus dilindungi dari program yang justru mengancam kesehatan.
Kasus keracunan massal MBG yang menimpa ribuan siswa adalah peringatan serius. Partai X menegaskan, evaluasi semata tidak cukup. Rakyat butuh kepastian perlindungan dan kualitas. Negara harus segera memastikan bahwa setiap program berjalan aman, sehat, dan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya sekadar laporan di atas kertas.
