beritax.id – Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan publik menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: ruang partisipasi rakyat dipersempit, sementara tuntutan kepatuhan kepada negara justru diperluas. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang kritik, koreksi, dan keterlibatan warga, kini terasa semakin administratif dipangkas atas nama efisiensi, stabilitas, dan ketertiban.
Ketika mekanisme demokrasi dikurangi, rakyat justru diminta untuk patuh tanpa banyak bertanya. Inilah paradoks berbahaya dalam kehidupan bernegara.
Narasi stabilitas kerap dijadikan alasan untuk membatasi hak warga. Wacana pengurangan partisipasi langsung rakyat, pembatasan ruang kritik, hingga sentralisasi pengambilan keputusan menunjukkan bahwa demokrasi mulai diperlakukan sebagai hambatan, bukan fondasi negara.
Padahal, stabilitas sejati lahir dari kepercayaan rakyat, bukan dari pembatasan suara mereka.
Ketaatan Tanpa Partisipasi: Bahaya bagi Negara
Meminta rakyat taat tanpa menyediakan ruang partisipasi yang adil adalah bentuk relasi kuasa yang timpang. Ketaatan yang dipaksakan tanpa keterlibatan hanya akan melahirkan kepatuhan semu rapuh dan penuh kekecewaan.
Negara yang kuat bukan negara yang sunyi dari kritik, melainkan negara yang mampu mengelola perbedaan secara demokratis.
Pemangkasan demokrasi menggeser posisi rakyat dari subjek kedaulatan menjadi objek kebijakan. Rakyat hanya diminta menerima, menjalankan, dan mematuhi keputusan yang tidak mereka ikut tentukan. Pola ini berisiko menciptakan jarak antara negara dan warga. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat adalah kontradiksi itu sendiri.
Tanggapan Partai X: Negara Tidak Boleh Takut pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pembatasan demokrasi adalah tanda kegagalan negara memahami perannya.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiganya tidak bisa dijalankan dengan cara memangkas demokrasi lalu meminta rakyat taat. Negara justru harus memastikan rakyat dilibatkan, dilindungi hak pemerintahannya, dan dilayani aspirasinya,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa ketaatan yang sehat hanya lahir dari kepercayaan, bukan dari pembatasan.
Risiko Jangka Panjang bagi Kehidupan Berbangsa
Jika demokrasi terus dipangkas, dampaknya tidak hanya politis tetapi juga sosial. Kepercayaan publik akan menurun, apatisme meningkat, dan potensi konflik laten membesar. Negara kehilangan mekanisme koreksi yang selama ini disediakan oleh partisipasi rakyat. Demokrasi yang dilemahkan hari ini akan menjadi krisis legitimasi di masa depan.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mencegah kemunduran demokrasi dan memperkuat hubungan negara–rakyat, Partai X mendorong langkah-langkah berikut:
- Menjamin partisipasi rakyat sebagai prinsip utama demokrasi
- Menghentikan kebijakan yang membatasi hak atas nama stabilitas
- Memperluas ruang dialog, kritik, dan kontrol publik terhadap kekuasaan
- Mengedepankan pelayanan dan perlindungan rakyat, bukan sekadar penertiban
- Menempatkan demokrasi sebagai kekuatan negara, bukan ancaman
Partai X menegaskan, demokrasi tidak boleh dipangkas demi kenyamanan kekuasaan. Negara yang meminta ketaatan tanpa partisipasi sedang menjauh dari rakyatnya sendiri. Kedaulatan rakyat bukan beban ia adalah sumber legitimasi negara.
