beritax.id – Pemerintah memastikan gula petani yang menumpuk akan segera diserap melalui Danantara Indonesia. Badan Pangan Nasional menegaskan skema pembelian bertujuan menjaga harga stabil di tingkat petani tebu. Deputi III Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyebut mekanisme sedang disusun agar harga sesuai ketetapan.
Ia menekankan penyerapan ini juga untuk menahan rembesan gula rafinasi ke pasar rakyat. Kesepakatan dengan Danantara diteken 22 Agustus 2025 dan segera dilaksanakan.
Kritik Partai X: Petani Hanya Diberi Harapan Manis
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan ini belum menyentuh masalah pokok petani. Menurutnya, janji pemerintah sering berakhir pada angka, bukan kesejahteraan nyata bagi rakyat.
“Petani tebu tetap lapar, sementara pejabat hanya sibuk mengatur mekanisme dan rapat,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Sayangnya, hingga kini pemerintah lebih sering melindungi kepentingan dagang dibanding nasib petani kecil.
Partai X menegaskan negara bukan milik pejabat, melainkan pejabat adalah pelayan bagi rakyat.
Prinsip dasar Partai X menolak segala bentuk penyalahgunaan kebijakan yang mengorbankan petani. Negara harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan sekadar objek proyek ekonomi. Hukum dan ekonomi wajib berpihak pada keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Petani adalah tulang punggung pangan, sehingga wajib dilindungi dari permainan harga dan kebijakan semu.
Solusi Partai X: Petani Sejahtera, Negara Berdaulat
Partai X menawarkan solusi nyata untuk menyelamatkan petani tebu dari krisis harga. Pertama, pemerintah wajib membeli gula petani langsung dengan harga dasar layak. Kedua, peredaran gula rafinasi di pasar rakyat harus dihentikan dengan pengawasan ketat Satgas Pangan. Ketiga, bentuk koperasi petani berbasis digital agar distribusi gula lebih transparan dan bebas permainan mafia. Keempat, lakukan transformasi pabrik gula rakyat melalui teknologi modern agar kualitas gula meningkat. Kelima, alokasikan anggaran langsung berbasis kepakaran, bukan sekadar janji lelang atau program darurat.
Partai X menegaskan, solusi pangan tidak boleh berhenti pada rapat dan tandatangan kontrak.
Petani butuh hasil nyata, bukan sekadar janji manis yang tak pernah turun ke sawah. Jika petani terus dibiarkan rugi, kedaulatan pangan hanya jadi jargon kosong. Partai X menyerukan perubahan sistem agar petani sejahtera, rakyat kenyang, negara berdaulat.
