Oleh: Rinto Setiyawan
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia
Anggota Majelis Tinggi Partai X
Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute
beritax.id – Indonesia, negeri yang kaya raya, ironisnya justru membuat rakyatnya hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan struktural. Harta negara melimpah ruah, tetapi kekayaan itu bocor di berbagai celah, yang oleh Cak Nun disebut sebagai “lubang-lubang tikus”. Lubang-lubang inilah yang selama puluhan tahun telah menggerogoti aset bangsa, memiskinkan rakyat, dan menodai martabat negara.
Dalam berbagai refleksinya, Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) menekankan perlunya Revolusi Luar Biasa, bukan sekadar perbaikan tambal sulam, melainkan transformasi radikal yang menyasar akar permasalahan. Tujuan utamanya jelas: mengembalikan kedaulatan harta dan martabat rakyat Indonesia.
Kedaulatan Harta: Tutup Lubang Tikus
Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa tambang, hutan, laut, hingga badan usaha milik negara (BUMN) yang nilainya ribuan triliun. Namun, kekayaan ini bocor melalui praktik rente, mark-up proyek, pengelolaan yang tidak transparan, hingga perampokan aset publik oleh elite-elite berkepentingan.
Cak Nun menekankan, menutup “lubang-lubang tikus” ini bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata audit menyeluruh aset negara, reformasi total tata kelola BUMN, dan mengembalikan keuntungan negara langsung ke rakyat. Dalam gagasannya, jika kebocoran ini ditutup, setiap bayi lahir bisa menerima modal awal puluhan juta rupiah, biaya pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan yang bermartabat.
Kedaulatan harta rakyat bukan utopia. Ini bisa tercapai jika negara dijalankan dengan jujur dan rakyat diberikan kontrol yang nyata atas harta nasional.
Kedaulatan Martabat: Persamaan di Hadapan Hukum
Selain harta, martabat rakyat juga terampas. Ketidakadilan hukum, diskriminasi, dan arogansi aparat adalah wajah sehari-hari yang dihadapi rakyat. Cak Nun berulang kali menekankan bahwa martabat rakyat adalah hak suci yang tak bisa dinegosiasikan.
Persamaan di hadapan hukum harus menjadi prinsip mutlak. Dalam konteks pengadilan, rakyat harus berani meminta identitas lengkap hakim, nama, nomor induk pegawai, hingga riwayat professional, agar hakim tak bertindak sewenang-wenang dan bisa digugat secara personal jika melanggar prosedur hukum.
Saat berhadapan dengan polisi , misalnya saat demonstrasi damai atau razia kendaraan bermotor, rakyat juga berhak meminta surat tugas, kartu tanda anggota polisi, hingga KTP petugas. Tindakan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Negara yang sehat adalah negara yang aparatnya tunduk pada hukum, bukan merasa kebal hukum.
Revolusi Luar Biasa: Solusi Damai, Bukan Kekerasan
Cak Nun tidak pernah mendorong kekerasan. Revolusi yang beliau maksud adalah gerakan moral, spiritual, dan hukum, revolusi damai yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat. Bukan sekadar mengganti pejabat, tetapi memperbaiki sistem dan struktur negara dari akar.
Revolusi ini memerlukan keberanian rakyat untuk menuntut haknya, membongkar celah-celah peraturan yang menindas, dan mengembalikan kontrol negara ke tangan rakyat. Bila revolusi luar biasa ini berhasil, bangsa Indonesia tidak hanya merdeka secara teritorial, tetapi juga merdeka dalam martabat dan kesejahteraan.
Penutup
“Kedaulatan rakyat bukan hanya soal memilih lima tahun sekali. Kedaulatan adalah hak rakyat untuk menguasai hartanya sendiri dan berdiri setara di hadapan hukum,” Cak Nun.
Saatnya bangsa ini menata ulang pohon negara yang sudah keropos. Menutup lubang tikus, memulihkan martabat rakyat, dan mengembalikan harta bangsa ke pangkuan rakyat. Revolusi luar biasa bukan pilihan, melainkan keharusan demi masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan berdaulat.
