beritax.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku belum ada Rp1 pun dari APBN yang dipakai untuk membangun 7.475 dapur makan bergizi gratis maupun impor food tray. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan semua fasilitas saat ini dibiayai mitra masyarakat, bukan negara. Padahal program ini digadang untuk meningkatkan gizi rakyat.
Pernyataan bahwa belum ada dana negara yang digunakan menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana nasib jutaan rakyat yang mengharapkan makanan bergizi gratis, sementara pemerintah justru berlepas tangan dengan alasan belum ada anggaran? Rakyat menunggu bukti, bukan alasan teknis birokrasi yang berulang.
Kritik Partai X: Program Tanpa Anggaran Hanya Ilusi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan, tugas negara bukan sekadar janji. Negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Program gizi gratis tidak boleh hanya jadi jargon kekuasaan tanpa alokasi dana nyata. Membiarkan rakyat kelaparan sama saja mengkhianati konstitusi.
Partai X berpegang pada prinsip bahwa rakyat pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanya pelaksana mandat. Rakyat diibaratkan pemilik bus, sedangkan pemerintah hanyalah sopir. Jika sopir gagal menjalankan amanah, rakyat berhak menuntut perubahan. Hukum dan kebijakan harus tegak lurus demi keadilan sosial, bukan demi kenyamanan pejabat.
Solusi Partai X
Partai X mendorong langkah solutif, bukan retorika. Pertama, alokasikan anggaran APBN secara prioritas untuk dapur gizi rakyat, bukan sekadar fasilitas pejabat. Kedua, wajibkan penggunaan produk dalam negeri agar food tray dan peralatan dapur menjadi ladang kerja rakyat sendiri. Ketiga, bentuk sistem digital transparan yang memastikan setiap rupiah anggaran gizi tercatat dan diawasi publik. Keempat, hadirkan musyawarah kenegarawanan dengan elemen rakyat untuk menyusun strategi pangan adil dan berkelanjutan.
Rakyat tidak bisa menunggu lebih lama. Sementara pejabat sibuk berdebat soal mekanisme anggaran, rakyat miskin sudah menahan lapar. Partai X menegaskan, negara sejati harus hadir dengan tindakan nyata. Uang negara harus dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar retorika belaka.
