beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan DPR RI akan mencabut tunjangan anggotanya. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri juga akan dihentikan. Menurut Presiden, keputusan ini muncul karena desakan publik yang kuat. Aspirasi rakyat dinilai harus segera dijawab dengan langkah konkret. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung penonaktifan beberapa anggota DPR oleh partai masing-masing.
Rakyat Sudah Lama Menunggu
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai langkah pencabutan tunjangan anggota DPR hanyalah awal. Ia mengingatkan, tugas negara tidak berubah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Sementara rakyat sudah lama hidup tanpa tunjangan, anggota dewan justru menikmati fasilitas berlimpah. Ketidakadilan ini telah mencederai rasa keadilan publik.
Partai X menilai praktik kekuasaan sering menjauh dari makna sejatinya. Pemerintahan seharusnya sarana menjalankan kewenangan secara efektif dan transparan untuk rakyat. Namun, realitas memperlihatkan pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat. Inilah akar masalah mengapa rakyat sulit menikmati hasil pembangunan.
Menurut prinsip Partai X, negara bukan rezim. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanya sopir bus yang ditugaskan mengantarkan rakyat ke tujuan. Bila sopir gagal, rakyat berhak mengevaluasi dan mengganti. Maka, pencabutan tunjangan bukan semata penghematan anggaran, tetapi koreksi moral terhadap arogansi pejabat.
Solusi Partai X untuk Pemulihan Bangsa
Partai X menawarkan solusi agar kebijakan pro-rakyat tidak berhenti pada pencabutan tunjangan. Pertama, amandemen kelima UUD 1945 harus dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Kedua, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, sehingga negara tidak runtuh ketika rezim gagal. Ketiga, transformasi birokrasi digital guna memutus rantai korupsi dan memperkuat akuntabilitas. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran, agar keadilan tidak lagi tunduk pada uang atau suara mayoritas. Terakhir, pendidikan moral berbasis Pancasila wajib diterapkan agar generasi mendatang memahami hakikat bernegara.
Partai X menegaskan pencabutan tunjangan DPR hanyalah langkah awal menuju perbaikan. Rakyat harus terus menjadi pusat kebijakan, bukan sekadar objek retorika. Jika pejabat benar-benar pelayan rakyat, maka tugas utama mereka ialah memastikan keadilan dan kesejahteraan dirasakan semua lapisan bangsa.
