beritax.id – Kementerian BUMN mengusung kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu untuk mendorong UMKM naik kelas. Hal itu disampaikan Staf Ahli Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, dalam acara PaDi UMKM Expo 2025 di Surabaya. Menurutnya, teknologi AI dapat mempercepat analisis permintaan pasar dan mengelola produksi. Ia mengklaim AI bisa memfasilitasi integrasi data antara pembeli dan penjual, serta membuka akses ke rantai industri nasional dan global.
Partai X: Masalah UMKM Itu Modal, Akses Pasar, dan Harga Pangan Stabil
Menanggapi langkah pemerintah, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa AI bukan jawaban utama. Menurutnya, tantangan utama UMKM bukan kurang teknologi, tetapi soal modal usaha, akses pasar, dan kepastian bahan baku.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan mendikte teknologi,” tegas Prayogi. Ia menambahkan, kebijakan yang terlalu fokus pada digitalisasi justru dapat mengalienasi pelaku UMKM di pelosok yang masih butuh infrastruktur dasar.
Partai X berpandangan bahwa penguatan UMKM harus berakar pada prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan rakyat. Negara wajib menjadi penjamin keadilan ekonomi, bukan hanya fasilitator teknologi. UMKM tidak boleh menjadi objek eksperimen proyek digitalisasi tanpa dukungan nyata di lapangan. Setiap intervensi negara harus memastikan pelaku usaha kecil mendapatkan manfaat konkret, bukan sekadar jargon revolusi industri 4.0.
Solusi Partai X: Pembiayaan Berkeadilan, Pasar Lokal, dan Kepastian Regulasi
Partai X mengusulkan solusi UMKM berbasis pembiayaan adil dan proteksi usaha kecil. Negara harus menghadirkan lembaga pembiayaan ultra-mikro dengan bunga nol persen bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, negara harus menetapkan kewajiban belanja BUMN dan APBN minimal 30 persen untuk produk UMKM lokal. Regulasi pun harus menjamin kepastian hukum terhadap distribusi barang, perlindungan usaha mikro dari konglomerasi digital, serta mempermudah perizinan dan logistik terintegrasi.
Partai X menilai upaya digitalisasi UMKM yang tidak diiringi pemetaan masalah riil justru dapat menciptakan ketimpangan digital. AI bisa menjadi alat bantu, tetapi bukan solusi utama. Negara harus terlebih dahulu membenahi infrastruktur pendukung, mengurangi beban pajak UMKM, dan menyediakan pasar nyata. Tanpa itu, penggunaan teknologi hanya akan menguntungkan kelompok pejabat yang telah menguasai ekosistem digital.
Partai X menegaskan, UMKM tidak bisa dipaksa berlari dalam medan digital jika negara belum hadir menyelesaikan masalah mendasar. Pemerintah harus berhenti menjadikan digitalisasi sebagai panggung pencitraan. Rakyat menunggu kehadiran negara yang konkret: subsidi bahan baku, modal tanpa agunan, dan kepastian pasar nasional.
