beritax.id – BP BUMN menegaskan posisi strategisnya untuk memastikan perusahaan negara bekerja optimal dan tetap sehat secara keuangan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dalam Antara Business Forum 2025 di Jakarta.
Ia menyebut hanya tujuh sampai delapan BUMN yang mampu menyumbang dividen signifikan kepada negara. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan besar dalam kinerja BUMN yang mengelola aset publik.
Aminuddin menegaskan posisi BP BUMN berada di tengah kepentingan negara dan dunia usaha. Badan ini memastikan BUMN tetap sehat sekaligus memiliki kontribusi nyata bagi negara.
Ia juga menjelaskan perbedaan peran BP BUMN dengan Danantara yang berfokus pada efisiensi. BP BUMN menjaga kepentingan negara, sementara Danantara mengoptimalkan kinerja perusahaan.
Partai X Soroti Kinerja dan Kebocoran Sistemik
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menyampaikan negara wajib menjalankan tiga tugas utama. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Partai X mendesak pemerintah menuntaskan ketimpangan kinerja BUMN karena berdampak pada penerimaan negara. BUMN harus bekerja optimal tanpa terjadi kebocoran atau penyimpangan pengelolaan.
Partai X menilai penguatan BUMN tidak boleh mengabaikan ancaman sosial. Prinsip Partai X rakyat adalah pemilik kedaulatan. Partai X menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat.
Solusi Partai X
Partai X menegaskan setiap lembaga negara wajib bekerja berdasarkan etika publik. Negara harus memastikan seluruh aset publik dikelola transparan dan berpihak kepada rakyat. Aparatur negara wajib menjaga integritas dalam bekerja dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah harus memperlakukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Prinsip ini menata ulang orientasi kebijakan agar negara tidak dikuasai kepentingan sempit.
Partai X menawarkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN secara terukur. Pemerintah harus membangun mekanisme audit publik berkala untuk seluruh BUMN. Setiap program BUMN harus berbasis manfaat langsung bagi rakyat dan perekonomian nasional. Negara wajib menutup celah tata kelola yang memungkinkan korupsi dan penyimpangan. Penguatan literasi ekonomi masyarakat diperlukan agar rakyat memahami penggunaan aset negara. Semua ini menjadi bagian dari komitmen mengembalikan BUMN kepada kepentingan rakyat.
