beritax.id – Organisasi istri anggota Polri atau Bhayangkari menggelar Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73. Acara ini menampilkan 548 stan UMKM dari berbagai daerah dan mengusung tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa.” Bazar ini tak hanya menjadi ajang pameran produk, namun juga diisi talkshow dan pelatihan bersama lembaga seperti Bank Mandiri dan BPOM. Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit menyebut bazar ini sebagai bentuk sinergi untuk mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi.
Partai X Kritik: Seremonial Tak Menjawab Akar Masalah
Namun bagi Partai X, kegiatan semacam ini belum menyentuh akar dari ketimpangan ekonomi rakyat. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan bahwa “Bazar hanyalah etalase. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak.”
Ia menambahkan, “Jangan hanya menampilkan UMKM, tapi abaikan persoalan struktural seperti akses modal, distribusi bahan baku, hingga ketimpangan pasar. Kegiatan ini baik, tapi tidak bisa menggantikan kewajiban negara untuk menghadirkan regulasi yang adil.”
Menurut Partai X, tanggung jawab negara itu jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun yang tampak dari berbagai kegiatan pemerintah justru adalah upaya menjadikan UMKM sebagai simbol, bukan subjek dari transformasi ekonomi yang sesungguhnya.
Prinsip Partai X: Negara untuk Kesejahteraan, Bukan Sekadar Pertunjukan
Partai X memegang prinsip bahwa negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang bertugas menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya satu: mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam konteks ekonomi, kesejahteraan tidak sekadar berarti banyaknya stan bazar, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Sejahtera adalah ketika sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bisa dijangkau dengan layak.
Solusi Partai X: UMKM Butuh Sistemik, Bukan Seremonial
Partai X menawarkan solusi konkret agar pemberdayaan UMKM tidak berhenti di panggung-panggung bazar. Pertama, pemerintah harus menyiapkan ekosistem pembiayaan berbunga rendah berbasis koperasi rakyat. Kedua, seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mengalokasikan minimal 40% dari UMKM lokal. Ketiga, pemerintah perlu menciptakan platform digital yang adil dan tidak dimonopoli marketplace besar.
Keempat, pendidikan dan pelatihan UMKM harus masuk dalam kurikulum vokasional berbasis daerah. Dan kelima, hentikan ketergantungan pada narasi ‘naik kelas’ jika tidak dibarengi dengan regulasi anti-persaingan curang dari korporasi besar.
Bagi Partai X, kemajuan ekonomi tidak diukur dari banyaknya dekorasi bazar, tetapi dari terpenuhinya hak ekonomi rakyat. “Kalau hanya untuk jualan sementara, pasar malam pun bisa. Tapi kalau untuk kebijakan ekonomi berdaulat, itu tugas negara,” tutup Prayogi.
