beritax.id – Badan Gizi Nasional meminta Kemendagri mengimbau kepala daerah memanfaatkan lahan warga Masyarakat diminta menanam sayuran, buah, dan memelihara ayam petelur serta pedaging. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menyebut langkah ini untuk mengurangi tekanan inflasi. Menurutnya, permintaan bahan baku MBG terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG.
Harga wortel, kentang, telur, dan ayam mulai naik akibat tingginya permintaan MBG. Nanik menilai penggunaan bahan baku oleh SPPG memberi dampak besar pada harga pasar.
Hingga kini terdapat 15.211 SPPG terverifikasi dan 13.953 SPPG operasional. Program MBG telah menjangkau 43 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah dan memengaruhi serapan bahan pangan daerah. Nanik menyebut kenaikan harga komoditas tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan MBG.
Ia menegaskan BGN akan mengatur penggunaan bahan baku sesuai kondisi pasar daerah. Jika harga naik, SPPG diminta mengurangi pemakaian komoditas tertentu dalam menu.
Sentralisasi Menu Membuat Diversifikasi Bahan Baku Terhambat
Nanik menyebut banyak SPPG enggan melakukan substitusi bahan pangan dalam menu MBG. Beberapa insiden keamanan pangan membuat penyelenggara lebih memilih bahan aman saja.
Akibatnya menu MBG cenderung monoton dan bergantung pada bahan populer tertentu. Kondisi ini memperbesar potensi lonjakan harga dan gangguan pasokan daerah. BGN meminta SPPG memperluas diversifikasi menu agar pasar tetap stabil menjelang Nataru.
Partai X: Negara Harus Lindungi Rakyat, Bukan Bebankan Tugas ke Warga
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai imbauan BGN tidak tepat. Ia menegaskan tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, beban pasokan pangan tidak boleh dialihkan kepada warga biasa. Rakyat tidak boleh dipaksa menjadi penyangga pasokan untuk program pemerintah.
Prayogi menilai kebijakan ini menunjukkan masalah serius dalam manajemen program MBG. Ia menekankan pangan rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai proyek jangka pendek.
Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan pangan nasional. Kedaulatan pangan berarti negara menjamin akses pangan rakyat tanpa beban tambahan. Kebijakan pangan wajib transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat. Partai X menolak pola kebijakan yang memindahkan risiko kepada rakyat biasa.
Solusi Partai X: Perbaiki Sistem, Jangan Bebani Warga
Pertama, pemerintah harus membangun ekosistem pasokan MBG dengan perencanaan matang. Pasokan harus berbasis data agrikultur, bukan imbauan individual kepada warga.
Kedua, tingkatkan produksi daerah melalui dukungan teknologi, bibit, dan irigasi. Pendekatan sistemik lebih efektif dibanding meminta warga menanam secara mandiri.
Ketiga, lakukan diversifikasi pangan melalui kerja sama dengan petani lokal. Kemitraan formal antara SPPG dan petani mencegah lonjakan harga komoditas.
Keempat, pemerintah wajib memperkuat pengawasan harga di pasar daerah. Stabilisasi pangan harus dilakukan melalui instrumen negara, bukan swadaya warga.
Penutup: Pangan Rakyat Tidak Boleh Bergantung pada Program Sementara
Partai X menegaskan ketersediaan pangan tidak boleh menjadi efek samping program MBG. Prayogi meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pangan sebelum membuat imbauan baru. Rakyat membutuhkan kebijakan yang adil dan terukur, bukan sekadar instruksi spontan. Pasokan pangan harus dikelola negara dengan rapi, konsisten, dan berpihak pada rakyat.
