beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah tiga kali memberi klarifikasi, meski baru tiga hari menjabat. Purbaya yang dilantik menggantikan Sri Mulyani pada Senin, 8 September 2025 langsung menuai kritik atas ucapannya. Ia sempat menyebut aksi protes 17+8 hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat yang hidupnya belum tercukupi. Ucapannya memicu kemarahan publik, hingga akhirnya ia meminta maaf. Purbaya menegaskan dirinya ingin percepatan pertumbuhan ekonomi agar lapangan kerja tercipta.
Partai X Ingatkan Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai klarifikasi berulang menunjukkan lemahnya arah kepemimpinan fiskal. Ia mengingatkan tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bagi Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada kata-kata, apalagi sekadar klarifikasi.
Klarifikasi Tak Menjawab Akar Persoalan
Partai X menilai klarifikasi Purbaya tidak menjawab inti persoalan, yaitu ketimpangan sosial dan sulitnya akses kebutuhan dasar rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang disebutkan pemerintah tidak otomatis menyejahterakan rakyat jika harga pangan, pendidikan, dan kontrakan tetap tinggi. Klarifikasi tidak bisa menggantikan solusi nyata bagi rakyat yang terus terhimpit.
Prinsip Partai X menegaskan negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sopir bus, sedangkan rakyat adalah pemiliknya.
Karena itu, setiap kebijakan fiskal harus berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pejabat. Rakyat tidak butuh retorika, tetapi kepastian sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Solusi Partai X: Dari Klarifikasi ke Aksi
Partai X menawarkan solusi penyembuhan bangsa agar rakyat tidak terus jadi korban klarifikasi pejabat:
Pertama, pemerintah harus menjalankan musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa untuk merumuskan arah ekonomi baru. Kedua, transformasi birokrasi digital di Kemenkeu agar akuntabilitas anggaran benar-benar terjaga. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai cahaya moral dalam kebijakan fiskal, bukan sekadar jargon. Keempat, pendidikan politik berbasis Pancasila untuk memastikan generasi mendatang memahami haknya sebagai pemilik kedaulatan.
Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh klarifikasi yang berulang dari pejabat baru. Yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata yang menyentuh keseharian mereka. Jika pemerintah serius melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, maka kesejahteraan dapat tercapai. Tanpa itu, klarifikasi hanya menjadi simbol lemahnya kepemimpinan ekonomi di tengah rakyat yang makin terhimpit.
