beritax.id – Bank Indonesia (BI) menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp393 triliun hingga awal Oktober 2025. Insentif jumbo itu ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kredit sektor perbankan. Namun, di tengah euforia angka triliunan itu, muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana dana tersebut benar-benar dirasakan rakyat?
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut dana insentif ini diarahkan untuk mendukung berbagai sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, perumahan, UMKM, hingga ekonomi hijau. Namun, Partai X menilai kebijakan ini belum menyentuh substansi persoalan utama. Mengenai ketimpangan akses pembiayaan dan lemahnya distribusi ekonomi di tingkat rakyat.
Partai X: Dana Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, kebijakan likuiditas makroprudensial seharusnya menjadi instrumen yang memastikan uang negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan berputar di lingkaran pejabat perbankan.
“Ratusan triliun rupiah dana insentif tidak boleh hanya menguntungkan segelintir bank. Rakyat tidak butuh angka besar di atas kertas, rakyat butuh akses nyata terhadap kredit murah dan produktif,” tegas Prayogi. Ia menambahkan, rakyat harus menjadi subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan moneter.
Kritik terhadap Ketimpangan dan Dominasi Kapital Besar
Partai X menilai, selama ini mekanisme penyaluran insentif BI terlalu bertumpu pada institusi besar yang cenderung menyalurkan dana pada sektor dengan risiko rendah. Padahal, pelaku usaha, petani, nelayan, dan pengrajin justru paling membutuhkan akses modal cepat dengan biaya rendah.
“Kebijakan moneter tanpa keberpihakan struktural hanya memperlebar kesenjangan. Negara tidak boleh menjadi penjaga stabilitas bagi pemodal besar, sementara rakyat menunggu keajaiban ekonomi dari kebijakan yang tak berpihak,” ujar Prayogi dalam pernyataannya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Efektif, Efisien, dan Transparan
Partai X menegaskan kembali pandangannya bahwa pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk mengelola kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Menurut prinsip Partai X, ekonomi yang sehat bukan diukur dari stabilitas makro semata. Tetapi dari sejauh mana rakyat merasakan hasil pembangunan secara langsung.
Negara tidak boleh menjadi alat segelintir pejabat ekonomi, karena kedaulatan sejati berada di tangan rakyat. Dalam perspektif Partai X, kebijakan moneter dan fiskal harus selaras dalam prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses ekonomi.
Solusi Partai X: Ekonomi Kedaulatan Rakyat sebagai Jalan Tengah
Partai X mendorong agar BI bersama pemerintah menerapkan Reformasi Hukum dan Birokrasi Ekonomi Berbasis Kepakaran. Sebagaimana tercantum dalam prinsip dan solusi Partai X. Setiap kebijakan moneter harus berbasis data lapangan, transparan, dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Partai X mendorong pembentukan sistem birokrasi digital ekonomi rakyat untuk memastikan penyaluran dana langsung kepada pelaku UMKM, petani, dan koperasi daerah. Media publik milik negara juga harus digunakan untuk memberikan literasi keuangan rakyat. Agar masyarakat mampu mengakses program perbankan tanpa intimidasi birokrasi atau permainan rente.
“Dana triliunan harus menjadi darah segar bagi rakyat, bukan sekadar headline ekonomi. Saat rakyat berdaulat secara ekonomi, barulah bangsa ini benar-benar merdeka,” tutup Prayogi dengan tegas.
