beritax.id — Wakil Ketua Badan Penganggaran (Banggar) MPR RI Ajbar Abdul Kadir menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus digitalisasi modern. Menurut Ajbar, parlemen tidak hanya berperan dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral membumikan Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Salah satu tugas konstitusional MPR adalah memastikan empat pilar ini menjadi pegangan moral generasi muda di era digital,” ujar Ajbar di Jakarta, Rabu (8/10).
Ia menjelaskan, penguatan nilai kebangsaan penting agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya informasi digital. Melalui pemahaman Empat Pilar, warga diharapkan memiliki kesadaran berbangsa dan bertanggung jawab menjaga persatuan.
MPR juga terus berinovasi lewat kegiatan interaktif seperti cerdas cermat kebangsaan, yang melibatkan pelajar dan komunitas muda.
Partai X: Nilai Kebangsaan Harus Dibumikan, Bukan Dipamerkan
Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R. Saputra menilai penguatan kebangsaan memang krusial, namun tak boleh berhenti di seminar atau simbol digital.
Menurutnya, digitalisasi tanpa pemerataan dan keadilan sosial hanya akan melahirkan kesenjangan baru antara yang “melek digital” dan yang tertinggal.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau digitalisasi tak adil, bangsa ini pincang,” ujar Prayogi tegas.
Ia mengingatkan bahwa nasionalisme di era modern harus diterjemahkan dalam tindakan konkret, bukan hanya narasi retoris di ruang maya. “Bangsa kuat bukan karena banyak bicara soal kebangsaan, tapi karena keadilan dijalankan nyata,” katanya.
Prinsip Partai X: Keadilan Digital, Keadilan Sosial
Berdasarkan Prinsip Partai X setiap kebijakan nasional, termasuk dalam transformasi digital, harus berpijak pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat.
Partai X menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan teknologi harus berjalan seiring. Pancasila bukan sekadar dokumen, melainkan landasan moral dalam membangun ekosistem digital yang manusiawi dan inklusif.
“Digitalisasi harus menyejahterakan, bukan meminggirkan. Kalau teknologi hanya menguntungkan segelintir, itu bukan kemajuan, itu kolonialisme baru,” ujar Prayogi.
Ia juga menilai MPR perlu memastikan sosialisasi Empat Pilar tidak terjebak formalitas, tapi hadir di ruang publik dengan cara yang relevan dan merakyat.
Solusi Partai X: Membangun Keadilan Digital Berbasis Kebangsaan
Partai X menawarkan empat langkah strategis agar digitalisasi nasional sejalan dengan penguatan nilai kebangsaan dan keadilan sosial:
- Pendidikan digital merata. Negara wajib memastikan pelajar di desa dan kota mendapat akses teknologi dan pelatihan setara.
- Kebijakan inklusif berbasis Pancasila. Teknologi harus menjadi alat pemerataan, bukan alat penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu.
- Transparansi digital pemerintahan. Setiap proyek digitalisasi wajib terbuka dan akuntabel agar tidak jadi lahan korupsi.
- Perlindungan rakyat di ruang digital. Negara harus aktif mencegah perundungan, penyebaran hoaks, dan eksploitasi data rakyat.
Partai X menilai bahwa penguatan kebangsaan di era digital hanya bermakna jika disertai keadilan nyata.
“Digitalisasi tanpa keadilan itu kosong. Cinta Tanah Air tak bisa diukur dari seberapa sering kita posting bendera, tapi dari seberapa adil negara memperlakukan rakyatnya,” tegas Prayogi.
Menurutnya, bangsa yang besar bukan yang sibuk membuat aplikasi, tetapi yang mampu memastikan warganya tak tertinggal di tengah arus digital.
