beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyentuh 23 juta penerima manfaat. Jumlah itu naik dari sebelumnya 21 juta orang. Angka disampaikan saat peresmian Apkasi Otonomi Expo di Tangerang. Presiden menyebut, program ini juga mencakup ibu hamil. Ia menambahkan, program dijalankan melalui 6.610 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.
Presiden menargetkan MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima pada Desember 2025. Pemerintah menganggarkan Rp171 triliun untuk tahun ini. Tahun depan, anggaran melonjak menjadi Rp335 triliun. Dana diklaim akan mengalir ke desa-desa, kecamatan, dan kabupaten. Presiden menyebut, program ini dilirik dunia internasional.
Kritik Partai X: Angka Bukan Solusi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai klaim angka hanya pencitraan. “Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar statistik triliunan,” tegasnya. Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tanpa pengawasan kuat, dana besar hanya membuka celah korupsi dan penyalahgunaan.
Menurut Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Negara adalah rumah bersama, bukan proyek pencitraan kekuasaan. Rakyat berhak mendapat jaminan gizi, bukan sekadar menjadi objek laporan penuh angka.
Solusi Partai X
Partai X mendorong solusi fundamental. Pertama, transparansi penuh penggunaan anggaran MBG melalui audit publik independen. Kedua, melibatkan masyarakat desa dalam pengawasan dapur umum. Ketiga, memastikan distribusi makanan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar target nasional. Keempat, mengintegrasikan MBG dengan program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kelima, menjadikan MBG bagian strategi kedaulatan pangan, bukan sekadar proyek konsumsi instan.
Partai X menegaskan, program MBG tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka. Rakyat berhak merasakan manfaat langsung. Dana triliunan harus benar-benar sampai ke meja makan anak-anak, bukan tersangkut di jalur birokrasi. Pemerintah wajib menjawab dengan bukti nyata, bukan sekadar presentasi data.
