Diajeng Maharani

Follow:
1516 Articles
Pemerintah

Cak Nun: Revolusi Luar Biasa Demi Kedaulatan Harta dan Martabat Rakyat Indonesia

Pemerintah

Kedaulatan Rakyat Kalah Telak di Meja Feodalisme, Cak Nun Serukan Revolusi Luar Biasa

Pengamat hukum dari Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho, menilai larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri.
Pemerintah

Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Partai X: Kalau Cuma Pindah Kursi Tapi Tetap Pejabat yang Sama, Buat Apa?

Pemerintah

DPR Buka Blokir Rp63,9 Miliar untuk Ombudsman, Partai X: Kalau Kritik Bisa Dibungkam Anggaran, Di Mana Akal Sehat Pejabat?

Komisi III DPR RI menyatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terbuka untuk masukan publik
Pemerintah

Revisi KUHAP Dibuka untuk Umum, Partai X: Kalau Hukum Bisa Diberi Masukan, Kenapa Koruptor Malah Diberi Keringanan

Kriminal

TNI Tembak Pelajar, Dituntut 18 Bulan, Partai X: Kalau Nyawa Rakyat Dihitung Ringan, Konstitusi Kita Jadi Dekorasi!

Fokus pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri, kedua perluasan ekspor, dan ketiga pemberdayaan UMKM lewat program UMKM
Ekonomi

Perluasan Ekspor 2026 Dikebut, Partai X: Pasar Global Dikejar, Dompet Rakyat Kosong Tak Dipedulikan!

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa difabel, lansia, dan ODGJ akan menerima bansos
Sosial

Bansos Abadi Buat Difabel, Partai X: Butuh Bukti Nyata Bukan Omong Belaka?

Berita Terkini

Jalan Daerah Terabaikan, Partai X: Perhatikan Rakyat Jangan Hanya Kekuasaan!

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi mengkritik tajam penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas)
Pemerintah

Prolegnas Dikritik Jadi Daftar Tak Bisa Dipercaya, Partai X: Kalau Undang-Undang Hanya Formalitas, Demokrasi Kita Tinggal Dekorasi!

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pajak e-commerce.
Seputar Pajak

PMK 37/2025: Pajak E-Commerce Tanpa Sosialisasi, Rakyat yang Kena Getahnya

Pemerintah

Istana Bilang Tarif 32% Tak Terkait BRICS, Partai X: Kalau Semua Dibilang Tak Terkait, Apa Sebenarnya yang Diurus?