beritax.id – Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan Permenko ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan lokal yang terjangkau bagi masyarakat.
Pentingnya Rantai Pasok Lokal dalam MBG
Nani menegaskan bahwa Program MBG harus melibatkan bahan pangan yang berasal dari sumber lokal. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola program tersebut. “Karena kalau nggak ada bahan pangannya, programnya tidak bisa berjalan. Harapannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” ujar Nani saat acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Pemanfaatan rantai pasok lokal, seperti Koperasi Desa Merah Putih, UMKM, BUMDes, peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, akan membantu menekan biaya logistik. Selain itu, menggunakan bahan lokal juga akan memperpanjang masa simpan bahan baku, yang akan mendukung kelancaran program ini.
Mengatasi Tantangan di Daerah Terpencil
Pemerintah juga menyadari bahwa tidak semua wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat langsung memperoleh bahan baku pangan lokal. Untuk itu, anggaran tambahan akan diberikan untuk daerah-daerah ini agar mereka tetap dapat menjalankan program MBG dengan bantuan pemerintah. “Ada kebijakan baru untuk menambah biaya tambahan di lokasi-lokasi terpencil. Namun mereka tetap harus membangun ekosistem pangan di wilayah masing-masing ke depannya,” lanjut Nani.
Nani menyebutkan, selain Permenko, pemerintah juga tengah mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), dan peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan. Ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan rantai pasok pangan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi MBG. Keempat kementerian ini akan bekerja sama dalam memastikan peningkatan kapasitas produksi pangan, ketersediaan pangan yang terjangkau. Serta penyebaran informasi harga pangan yang akurat.
Prinsip Partai X dalam Menjamin Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan pentingnya program MBG yang mengutamakan kebutuhan rakyat. “Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat,” katanya.
Partai X mengusulkan beberapa solusi agar rantai pasok pangan lokal bisa berjalan optimal dan tidak terganggu oleh tantangan logistik maupun distribusi:
- Peningkatan Infrastruktur Daerah: Penguatan infrastruktur di daerah 3T agar akses bahan pangan lokal lebih mudah dan murah.
- Pengawasan dan Pembinaan Sektor Lokal: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan pada sektor UMKM dan koperasi lokal agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam skala besar.
- Subsidi Pangan Terjangkau: Program subsidi pangan dapat dipertimbangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses langsung ke bahan pangan lokal.
- Edukasi kepada Masyarakat: Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan pangan lokal dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Kesimpulan: Fokus Pada Ketersediaan Pangan Lokal untuk Kesejahteraan Rakyat
Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan dan penguatan rantai pasok pangan lokal dalam program MBG. Hal ini tidak hanya akan membantu menekan biaya logistik, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah dan menjaga keberlanjutan sumber daya pangan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau.
