beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit APBN 2025 tetap di bawah tiga persen. Ia menegaskan pemerintah tidak akan melanggar prinsip kehati-hatian fiskal yang sudah ditetapkan. Per 30 September 2025, defisit APBN mencapai Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Defisit tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp662 triliun atau sekitar 2,78 persen dari PDB. Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal tetap terkelola tanpa membuat APBN jebol.
Purbaya menyebut beberapa kebijakan pemerintah tidak menambah tekanan baru pada anggaran negara. Ia mencontohkan pemindahan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara. Ia menegaskan langkah itu bukan penambahan dana baru dalam APBN. Pemerintah menilai langkah itu dapat memperkuat likuiditas dan perputaran kredit nasional. Kebijakan tersebut diklaim tidak menambah beban fiskal maupun memperlebar defisit.
Menteri Keuangan melihat tren ekonomi nasional menunjukkan perbaikan yang cukup stabil. Ia memproyeksikan ekonomi tumbuh 5,6 hingga 5,7 persen di kuartal empat 2025. Purbaya juga optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai enam persen pada 2026. Ia menilai konsumsi rumah tangga dan investasi mulai bergerak lebih positif. Pemerintah berharap momentum ini dapat terus terjaga sepanjang tahun depan.
Partai X Ingatkan Negara pada Tiga Tugas Utama
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra memberikan pandangan berbeda. Ia mengingatkan negara memiliki tiga tugas fundamental yang tak boleh diabaikan. Tugas itu adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Ia menegaskan stabilitas anggaran tidak berarti apa pun tanpa kesejahteraan rakyat. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar persentase defisit, tetapi dampak langsung bagi masyarakat.
Partai X menilai pemerintahan harus menghindari pencitraan berbasis narasi optimistis semata. Menurut mereka, rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji pertumbuhan ekonomi. Pernyataan optimistis harus diikuti data rinci dan arah kebijakan yang jelas. Partai X menegaskan akurasi data adalah kunci pengambilan keputusan publik. Kesalahan data dapat merugikan rakyat dalam skala luas dan berkepanjangan.
Prinsip Partai X: Negara Efektif, Transparan, dan Berpihak pada Rakyat
Partai X menekankan pentingnya prinsip profesionalisme dalam pengelolaan fiskal nasional. Negara harus mengedepankan kepakaran, akurasi data, dan efektivitas kebijakan publik. Transparansi fiskal wajib ditegakkan agar rakyat memahami arah penggunaan anggaran. Partai X menolak kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau sektor terbatas. APBN harus menjadi alat untuk membangun kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat.
Partai X mendorong reformasi fiskal berbasis data dan kepakaran yang independen. Mereka menekankan perlunya dashboard fiskal publik yang dapat dipantau masyarakat. Solusi berikutnya adalah memperkuat pengawasan pada kebijakan pemindahan dana pemerintah. Setiap kebijakan fiskal harus melewati audit manfaat bagi rakyat secara langsung. Partai X juga menuntut pemotongan program tidak prioritas yang tidak pro rakyat.
Fokus pada Dampak Sosial dan Ekonomi Rakyat
Partai X meminta pemerintah menilai kebijakan fiskal berdasarkan dampaknya pada lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan pendapatan rakyat, bukan hanya angka statistik. Mereka menekankan kenaikan pertumbuhan harus diiringi pengendalian harga pokok. Partai X menilai keberhasilan ekonomi harus dirasakan oleh rumah tangga miskin dan rentan. Tanpa itu, stabilitas defisit hanya menjadi kebanggaan teknokrat, bukan kesejahteraan rakyat.
Partai X menegaskan APBN bukan ruang eksperimen teknokratik. Rakyat berhak mengetahui manfaat nyata dari setiap kebijakan fiskal pemerintah. Prayogi meminta pemerintah menepati janji pertumbuhan yang menyentuh kehidupan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi harus diukur dari keadilan sosial. Partai X berkomitmen mengawal APBN agar kembali menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
