beritax.id – Di tengah persoalan tata kelola anggaran yang belum tertata, beban pajak rakyat justru terus meningkat. Alih-alih memperbaiki kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), negara memilih jalan cepat dengan mengalihkan tekanan fiskal kepada masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, karena rakyat diminta menutup defisit yang lahir dari pengelolaan anggaran yang lemah.
Kebocoran APBN tercermin dari belanja yang tidak efisien, proyek bermasalah, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Namun alih-alih menertibkan persoalan tersebut, kebijakan fiskal justru cenderung memperluas dan menaikkan pajak yang dampaknya langsung dirasakan rakyat. Pajak yang seharusnya menjadi alat gotong royong berubah menjadi beban yang menekan kehidupan sehari-hari.
Rakyat Dijadikan Penutup Defisit
Ketika APBN bocor dan struktur belanja tidak dibenahi, rakyat kerap dijadikan penutup defisit terakhir. Pajak konsumsi dan pungutan tidak langsung menjadi pilihan karena mudah dipungut, meski paling memberatkan kelompok menengah dan bawah. Pola ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Negara Salah Menyasar
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kebijakan pajak harus dimulai dari pembenahan negara, bukan membebani rakyat.
“Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika APBN bocor tetapi yang dikorbankan justru rakyat lewat pajak, maka negara telah gagal menjalankan fungsi perlindungan dan pengaturannya,” tegas Prayogi.
Ia menekankan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus membayar harga dari buruknya tata kelola anggaran.
Prayogi menilai persoalan utama terletak pada lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi belanja, serta keberanian yang minim untuk memangkas pos anggaran tidak produktif. Selama kebocoran dibiarkan, tekanan fiskal akan selalu dialihkan ke rakyat.
Solusi: Tutup Kebocoran, Lindungi Rakyat
Sebagai langkah perbaikan, Partai X melalui X Institute mendorong solusi berikut:
- Audit Menyeluruh dan Terbuka terhadap APBN
Negara harus membuka dan menertibkan pos belanja yang rawan bocor sebelum menambah beban pajak rakyat. - Pemangkasan Belanja Tidak Produktif
Anggaran birokrasi dan proyek bermasalah harus dikurangi agar ruang fiskal tidak dibebankan ke masyarakat. - Reformasi Pajak yang Berkeadilan
Beban pajak harus diarahkan pada kelompok berpenghasilan tinggi dan sektor yang selama ini minim kontribusi. - Penguatan Transparansi dan Pengawasan Publik
Rakyat berhak mengetahui ke mana pajak mereka digunakan dan merasakan manfaatnya secara nyata.
APBN yang bocor dan pajak yang dialihkan ke rakyat adalah kombinasi berbahaya bagi kepercayaan publik. Tanpa pembenahan tata kelola dan keberpihakan yang jelas, beban pajak hanya akan memperlebar jarak antara negara dan rakyat. Negara harus kembali pada mandatnya: melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
