beritax.id – Pernyataan Menteri Keuangan yang mengancam untuk blacklist penerima LPDP yang dianggap “menghina negara” mengundang pertanyaan mendalam. Siapa sesungguhnya pemilik negara, dan siapa pelaksananya dalam republik ini? Kedaulatan sejati harus dimiliki oleh rakyat, bukan pemerintah yang hanya sebagai pelaksana mandat.
Pemerintah dalam negara republik bukanlah pemilik negara. Pemerintah diberi kewenangan oleh rakyat untuk mengelola dan menjaga kepentingan umum. Ini adalah prinsip konstitusional yang harus dipahami secara benar. Sebaliknya, rakyat adalah pemilik negara, bukan hanya pencari pekerjaan di rumahnya sendiri. Pemerintah harus mengingat posisinya sebagai pengelola, bukan penguasa yang memiliki hak atas negara.
Ancaman Blacklist: Logika yang Keliru
Ancaman untuk mem-blacklist penerima LPDP yang “menghina negara” memperlihatkan sebuah logika yang keliru. Seolah-olah rakyat harus menjadi pejabat pemerintahan untuk dianggap setia. Padahal dalam republik ini, rakyat adalah pemilik rumah, sedangkan pemerintah adalah pengelolanya. Ancaman tersebut menciptakan kebingungannya. Ini menandakan bahwa pemerintahan justru berpikir seperti mereka adalah tujuan akhir dari kehidupan warga negara.
Dana LPDP: Sumber Pembiayaan dan Tata Kelola yang Perlu Diperhatikan
Pernyataan yang menyebutkan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara perlu dipahami lebih dalam. Memang benar pajak adalah kontribusi rakyat, namun negara Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini juga merupakan milik rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Sayangnya, publik lebih sering mendengar tentang pajak dan utang, namun jarang ada diskusi tentang pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama negara.
Tantangan Pembiayaan Pendidikan dengan Utang
Menggunakan dana pinjaman untuk membiayai pendidikan luar negeri sebaiknya dipertimbangkan secara lebih hati-hati. Jika negara belum memiliki ekonomi yang stabil, pembiayaan berbasis utang harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Ini bukan soal menentang investasi dalam pendidikan, tetapi tentang prioritas dan kemampuan fiskal negara untuk membiayainya tanpa menciptakan beban yang berlebihan.
Kritik terhadap Negara Bukan Penghinaan
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau negara tidak bisa dianggap sebagai penghinaan. Pemerintah bukanlah entitas sakral yang kebal dari evaluasi. Kritik adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Sebagai negara yang kuat dan percaya diri, pemerintah tidak boleh takut terhadap kritik. Menanggapi kritik dengan pembungkaman atau ancaman blacklist adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Tanggung Jawab Moral Penerima LPDP dan Pemerintah
Tanggung jawab moral penerima beasiswa LPDP adalah memastikan bahwa dana yang mereka terima digunakan dengan bijak. Namun, tanggung jawab moral juga harus dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah harus menjaga kebebasan sipil, memastikan tata kelola dana yang sehat, dan mengelola kekayaan negara dengan bijaksana. Negara harus mengelola dana dengan transparansi, serta memastikan kebijakan tidak merugikan rakyat dengan utang yang tidak terkendali.
Solusi: Memperkuat Tata Kelola Negara yang Sehat
Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kedaulatan rakyat, pemerintah harus lebih fokus pada tiga tugas pokoknya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pemerintah harus mengingat bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah yang baik harus memastikan kebebasan sipil dijaga, serta kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam negara republik, rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan pemerintah hanya pengelola sementara. Pengelola yang baik tidak akan mengancam pemilik rumahnya sendiri. Ancaman blacklist terhadap penerima LPDP yang mengkritik kebijakan pemerintah bukanlah solusi. Sebaliknya, klarifikasi, dialog, dan perbaikan kebijakan harus diutamakan. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara pengelolaan negara dan hak-hak warga negara.
