beritax.id – Isu global kini sering kali dibentuk oleh kelompok internasional untuk menetapkan agenda isu global yang kemudian dijadikan acuan kebijakan besar di seluruh dunia. Forum‑forum seperti World Economic Forum (WEF) mencerminkan bagaimana solusi global sering dipromosikan sebagai jawaban atas “masalah global” tertentu meski belum tentu mencerminkan kebutuhan dan konteks nyata sebagian besar negara. Peningkatan fokus pada konflik geoekonomi, teknologi dan perubahan iklim kini menjadi sorotan utama di forum internasional seperti Davos 2026, namun kritik muncul karena solusi yang didorong justru kadang terasa dipaksakan ke seluruh dunia tanpa memperhatikan perbedaan kondisi nasional dan lokal.
Bagaimana Agenda Global Direkayasa
Agenda global sering dirancang oleh organisasi internasional, lembaga donor, dan korporasi besar yang memiliki pengaruh kuat atas narasi global. Tujuan yang tampaknya ideal seperti stabilitas ekonomi dan penanganan risiko global sering dibungkus dalam kerangka kerja yang sama untuk semua negara. Tanpa melihat perbedaan kebutuhan, kapasitas, dan tantangan lokal. Misalnya, pendekatan atas isu ekonomi global di Davos 2026 ditekankan melalui diskusi risiko seperti konflik ekonomi antarnegara besar. Padahal banyak negara berkembang menghadapi persoalan lain yang jauh lebih mendesak.
Konsep “agenda global” sendiri meliputi beragam isu lintas batas negara dari perubahan iklim, teknologi, hingga kebijakan ekonomi yang secara teoritis memang memerlukan kerja sama internasional. Tetapi sering pula dikritik sebagai standar yang dipaksakan kepada negara berdaulat tanpa legitimasi demokrasi domestik yang kuat.
Dampak pada Kedaulatan dan Kebijakan Nasional
Menyusun kebijakan sesuai agenda global tanpa mempertimbangkan konteks nasional berpotensi menimbulkan beberapa masalah:
- Kebijakan “one‑size‑fits‑all” yang tidak tepat bagi kondisi lokal, terutama di negara berkembang.
- Ketergantungan pada standar internasional, yang bisa mengurangi ruang tata kelola nasional untuk prioritas domestik.
- Resistensi publik terhadap agenda yang dianggap asing atau dipaksakan daripada didiskusikan melalui proses demokratis domestik.
- Tekanan lembaga global atau negara kuat yang dapat mempengaruhi arah kebijakan dalam negeri.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Menjaga Kepentingan Rakyatnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban utama kepada rakyatnya ketika menghadapi agenda global.
“Negara memiliki tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika agenda global dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks nasional. Rakyat dapat menjadi korban dari solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegas Rinto.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan global yang akan diadaptasi harus melalui pertimbangan matang dan keterlibatan publik, bukan hanya otomatis diadopsi karena tekanan internasional.
Solusi: Menyeimbangkan Agenda Global dan Prioritas Nasional
Untuk memastikan bahwa agenda global tidak justru mengabaikan kepentingan rakyat, beberapa langkah strategis perlu diambil:
1. Penilaian Dampak Nasional yang Independen
setiap isu global yang direncanakan harus diuji dampaknya secara independen terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya nasional—agar solusi yang diambil benar-benar relevan.
2. Dialog Publik yang Inklusif
Masyarakat sipil, akademisi, tenaga kerja, dan sektor swasta harus terlibat dalam diskusi kebijakan global sehingga suara rakyat terdengar sebelum komitmen internasional dibuat.
3. Diplomasi yang Berbasis Kepentingan Rakyat
Diplomasi internasional harus menempatkan prioritas rakyat sebagai titik fokus. Adapun bukan sekadar menyesuaikan diri dengan tekanan dari negara kuat atau korporasi global.
4. Kebijakan Adaptif terhadap Konteks Lokal
Setiap standar atau rekomendasi global perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan didukung oleh mekanisme monitoring yang terbuka serta akuntabel.
5. Penguatan Tata Kelola Nasional
Negara perlu memperkuat kapasitas lembaga domestik untuk mengevaluasi dan mengatur adopsi agenda global agar tidak menghambat pembangunan dan kedaulatan nasional.
Agenda isu global yang disusun tanpa memperhatikan konteks lokal berisiko memaksakan solusi yang tidak relevan bahkan bertentanga dengan kebutuhan rakyat di tanah air. Seperti diingatkan oleh Rinto Setiyawan, negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang kontekstual, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
