beritax.id— Agenda elit global telah menjadi fenomena yang semakin kuat dalam beberapa dekade terakhir, dengan tujuan utama untuk mengatur dunia melalui perjanjian dan lobi yang mempengaruhi kebijakan nasional. Meskipun tujuannya sering kali dibungkus dengan bahasa kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan atau perlindungan lingkungan, sebenarnya banyak keputusan yang diambil oleh elit global melalui mekanisme ini yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali terjebak dalam perjanjian internasional yang merugikan, yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi global daripada kesejahteraan masyarakat.
Agenda Elit Global: Menyusun Dunia di Meja Perundingan
Agenda elit global sering kali diluncurkan dalam bentuk perjanjian internasional, forum, dan kebijakan yang disusun oleh kelompok negara-negara kaya dan korporasi besar. Beberapa contoh nyata dari pengaruh elit global dalam menentukan arah kebijakan dunia antara lain:
- Perjanjian Perdagangan Internasional: Dalam perjanjian seperti WTO dan RCEP, negara-negara besar seringkali memiliki suara dominan. Sementara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali terpaksa menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan pihak kuat, yang tidak selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
- Lobi Perusahaan Besar: Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah didorong oleh lobi perusahaan besar yang memiliki pengaruh kuat dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, kebijakan terkait dengan perdagangan komoditas, lingkungan hidup, atau industri digital. Sering kali ditentukan oleh tekanan dari elit bisnis yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba.
- Agenda Lingkungan Global: Meskipun perjanjian seperti Paris Agreement bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, sering kali kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan negara maju dan perusahaan multinasional. Sedangkan negara berkembang harus menanggung biaya besar untuk beradaptasi dengan peraturan tersebut tanpa dukungan yang cukup.
Dampak Agenda Elit Global terhadap Kedaulatan Nasional
Meskipun agenda elit global sering kali dibungkus dengan bahasa kemanusiaan, dampaknya terhadap kedaulatan negara berkembang sangat besar. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:
- Kehilangan Kedaulatan Ekonomi: Negara-negara berkembang sering kali terpaksa mengikuti kebijakan ekonomi global yang tidak cocok dengan kebutuhan lokal. Misalnya, kebijakan terkait dengan perdagangan bebas sering kali merugikan petani dan industri lokal di Indonesia, yang harus bersaing dengan barang impor murah yang tidak sesuai dengan kapasitas produksi domestik.
- Ketergantungan pada Ekonomi Global: Perjanjian perdagangan dan kebijakan internasional sering kali menyebabkan negara berkembang semakin bergantung pada ekonomi global dan perusahaan multinasional. Mengurangi kemampuan negara untuk mengelola sumber daya alam dan kebijakan ekonomi secara mandiri.
- Penyusunan Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat: Keputusan-keputusan yang dibuat oleh elit global sering kali mengabaikan kondisi lokal. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Misalnya, kebijakan yang mengutamakan ekspor sumber daya alam sering mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup di sekitar sumber daya tersebut.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Memperkuat Kedaulatan Nasional
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama yang harus selalu dijaga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika agenda elit global mengintervensi kebijakan nasional, negara gagal menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan nasional.
“Negara tidak boleh menyerahkan kedaulatan ekonomi dan pemerintahannya kepada elit global yang hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Negara harus lebih tegas dalam menjaga kedaulatan nasional, baik dalam perdagangan, kebijakan ekonomi. Maupun pengelolaan sumber daya alam,” ujar Rinto Setiyawan.
Solusi untuk Menghadapi Agenda Elit Global dan Menguatkan Kedaulatan Nasional
Untuk mengatasi pengaruh buruk dari agenda elit global dan memperkuat kedaulatan nasional, negara harus mengambil langkah-langkah berikut:
1. Pemberdayaan Industri Lokal
Pemerintah perlu lebih memprioritaskan pengembangan industri lokal dan perekonomian domestik agar negara tidak tergantung pada kebijakan ekonomi global. Ini termasuk melindungi petani dan industri kecil dan menengah yang sering terpinggirkan dalam perjanjian perdagangan internasional.
2. Evaluasi Perjanjian Internasional
Pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap perjanjian internasional yang ditandatangani. Memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan kepentingan nasional dan rakyat. Negara harus memiliki strategi negosiasi yang lebih baik dalam menghadapi perjanjian yang dipaksakan oleh negara besar.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat
Pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus lebih diarahkan untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional, bukan hanya untuk memenuhi permintaan pasar global. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan masyarakat lokal.
4. Memperkuat Kebijakan Sosial yang Pro-Rakyat
Kebijakan sosial dan ekonomi harus lebih pro-rakyat dan tidak terpengaruh oleh lobi-lobi besar. Ini termasuk memperbaiki sistem distribusi kesejahteraan agar lebih merata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kedaulatan Nasional
Penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya kedaulatan nasional dan bagaimana agenda elit global memengaruhi kehidupan mereka. Pendidikan dan sosialisasi tentang hal ini akan memperkuat tekad bangsa dalam menjaga kemerdekaan ekonomi dan pemerintahan.
Penutupan
Agenda elit global yang semakin kuat telah meresap ke dalam kebijakan-kebijakan internasional dan perjanjian antar negara. Namun, negara harus kembali fokus pada kedaulatan nasional, dengan memperkuat kebijakan ekonomi dan sosial yang berpihak pada rakyat. Bukan hanya mengikuti kemauan elit global. Rinto Setiyawan menegaskan bahwa melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat adalah kewajiban negara yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan pihak luar.
