beritax.id – Ketua ayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sangat keliru. Ia menyebut ucapan itu mencerminkan ketidaktahuan pejabat publik terhadap dinamika sosial masyarakat. Isnur menegaskan, pernyataan yang menyepelekan gerakan rakyat menunjukkan nirpengetahuan atas prinsip demokrasi dan republik. Purbaya dianggap gagal memahami substansi aspirasi rakyat yang nyata.
Purbaya menyebut tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat. Ia beralasan sebagian orang mungkin merasa terganggu hidupnya. Pandangan ini dinilai Isnur sebagai sikap yang tidak berempati pada kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Pernyataan semacam itu justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Padahal, gerakan tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan atas kebijakan negara yang tak berpihak.
Partai X: Tugas Negara Lindungi Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tugas negara jelas. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika pejabat meremehkan suara publik, maka ia melupakan amanah konstitusi. Tuntutan rakyat bukan gangguan, melainkan pengingat bahwa negara harus kembali ke relnya.
Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik sejati kedaulatan. Pemerintah hanya pelayan, bukan penguasa yang bisa mengabaikan aspirasi publik.
Ketika pejabat menyepelekan tuntutan rakyat, ia sejatinya mengkhianati mandat kekuasaan. Aspirasi rakyat bukan sekadar suara minor, melainkan denyut kehidupan bangsa. Mengabaikannya sama dengan menutup mata pada realitas penderitaan masyarakat.
Solusi Partai X untuk Menjawab Krisis Kepercayaan
Partai X menawarkan solusi nyata agar negara kembali berpihak pada rakyat. Pertama, lakukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan semua elemen bangsa. Kedua, dorong amandemen kelima UUD 1945 agar kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Ketiga, pisahkan jelas antara negara dan pemerintah agar kegagalan rezim tidak meruntuhkan bangsa. Keempat, lakukan verifikasi ulang partai agar hanya yang berpihak pada rakyat yang bertahan. Kelima, lakukan digitalisasi birokrasi untuk menghapus korupsi dan memastikan pelayanan publik transparan.
Pernyataan Purbaya yang menyepelekan gerakan 17+8 hanya memperburuk jarak antara rakyat dan pemerintah. Suara rakyat adalah suara kedaulatan, bukan sekadar keluhan segelintir orang. Partai X menegaskan, pemerintah yang bijak adalah pemerintah yang mendengar, memahami, dan menindaklanjuti aspirasi publik. Mengabaikan suara rakyat hanya akan mempercepat runtuhnya kepercayaan. Rakyat tidak boleh diremehkan, karena rakyat adalah pemilik negara ini.
