beritax.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penerapan kebijakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online di e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini masih ditangguhkan karena menunggu kondisi ekonomi kembali kondusif. Penundaan dilakukan menyusul penolakan keras dari pelaku UMKM yang khawatir keberlangsungan usaha mereka kian tertekan oleh pajak tambahan.
Menteri Purbaya menegaskan sistem perpajakan sebenarnya sudah siap diterapkan, bahkan sudah diuji coba. Namun, ia menilai waktu penerapan belum tepat mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kebijakan ini menimbulkan dilema: negara butuh pemasukan, tetapi rakyat butuh ruang bernapas untuk bangkit dari krisis.
Partai X Kritik Kebijakan Setengah Hati
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan negara punya tiga tugas utama melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Penundaan pajak hanya menunjukkan kebijakan yang setengah hati dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, pemerintah seharusnya berfokus pada pemulihan nyata, bukan sekadar menunda beban.
Partai X menilai kebijakan pajak bagi toko online harus dibatalkan, bukan sekadar ditunda. Kebijakan yang tidak jelas arah akhirnya hanya menjadikan rakyat sebagai korban uji coba. Di tengah perekonomian yang rapuh, pelaku UMKM seharusnya didukung, bukan dibebani pajak tambahan.
Bagi Partai X, politik adalah perjuangan untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pajak harus berpihak pada rakyat, bukan semata mengejar penerimaan negara.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi strategis: pertama, transformasi birokrasi digital agar pengawasan pajak lebih akuntabel tanpa membebani UMKM. Kedua, musyawarah kenegarawanan yang melibatkan akademisi, agama, budaya, dan aparat negara untuk merancang kebijakan fiskal yang adil. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional agar kebijakan ekonomi benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Penundaan pajak toko online membuktikan lemahnya arah kebijakan fiskal pemerintah. Partai X menegaskan, pemulihan ekonomi sejati bukan dengan menambah pajak, melainkan dengan memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Negara ada untuk rakyat, bukan sebaliknya.
