beritax.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik keras keputusan DPR menyetujui anggaran jumbo program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total Rp335 triliun, Rp223 triliun diambil langsung dari pos pendidikan. Anggaran pendidikan pun tinggal 14 persen dari APBN, jauh di bawah amanat konstitusi 20 persen.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji menyebut pemerintah berdalih anggaran pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun tahun depan. Namun, ratusan triliun tersedot untuk program MBG. Artinya, janji kenaikan itu semu. Ia menegaskan hak anak atas pendidikan terabaikan, karena dana dialihkan untuk program “makan-makan” yang tidak menjawab kebutuhan dasar pendidikan.
JPPI menegaskan lebih dari 60 persen sekolah dasar rusak, sarana belajar minim, dan sekolah menengah masih kurang. Jutaan guru belum tersertifikasi serta belum sejahtera. Semua itu adalah kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi. Jika tidak dipenuhi, maka generasi muda akan kehilangan hak fundamentalnya.
Partai X: Negara Abaikan Kewajiban Dasar
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara itu jelas. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat adalah kewajiban utama. Jika anggaran pendidikan dipangkas demi MBG, itu pengkhianatan terhadap UUD 1945. Anak-anak bangsa justru menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak.
Partai X memandang rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemerintah hanyalah pelayan . Pendidikan adalah hak dasar, bukan bonus. Anggaran pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk memperbaiki sekolah, menyejahterakan guru, dan memastikan akses belajar. Bukan dipotong demi program yang membahayakan masa depan anak.
Solusi Partai X: Reformasi Anggaran Pendidikan
Partai X menawarkan solusi konkrit. Pertama, audit menyeluruh terhadap anggaran MBG agar transparan dan tidak menggerus pendidikan. Kedua, alokasikan kembali 20 persen APBN murni untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi. Ketiga, digitalisasi birokrasi agar distribusi anggaran jelas dan tepat sasaran. Keempat, musyawarah kenegarawanan antara DPR, pemerintah, dan rakyat untuk memastikan prioritas berpihak pada pendidikan. Kelima, media negara wajib mengawasi kebijakan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat.
Partai X menegaskan, anak-anak bangsa harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, bukan korban kebijakan keliru. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika pemerintah gagal menempatkannya sebagai prioritas utama, bangsa ini akan membayar mahal dengan hancurnya masa depan generasi muda.
