beritax.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta seluruh kepala daerah mengevaluasi perangkatnya yang belum optimal mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari kantor pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025). Tomsi mengingatkan agar kepala daerah tidak ragu mencopot pejabat yang abai. Evaluasi ini didasari hasil monev Kemendagri 23–30 Juni, yang menunjukkan hanya sembilan daerah telah menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi, sementara 232 daerah belum melakukan langkah apa pun.
Partai X: Beban Negara Didistribusi, Tapi Bukan Keadilannya
Menanggapi itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik pendekatan pusat yang hanya membagi beban, bukan kuasa. Menurutnya, pemerintah pusat cenderung mendesak kepala daerah menangani inflasi tanpa membagi wewenang dan kontrol anggaran yang setara. “Daerah disuruh atasi sisa masalah, tapi kuasa fiskal tetap di pusat,” tegasnya. Ia menyebut hal ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam sistem tata kelola pemerintahan yang membuat kepala daerah bekerja tanpa instrumen yang memadai.
Partai X kembali mengingatkan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tetapi tugas negara yang menyeluruh. Jika inflasi melonjak dan pemerintah pusat lepas tangan, maka keadilan fiskal telah gagal diwujudkan.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah bus, rakyat adalah pemilik, dan pemerintah hanyalah sopir. Jika sopir pusat dan sopir daerah tak satu arah, maka rakyat tak akan sampai ke tujuan kesejahteraan.
Pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan daerah tanpa refleksi pada kebijakan makro yang mereka buat sendiri. Negara hanya adil bila seluruh komponennya bekerja dalam sistem yang saling mendukung, bukan saling menyalahkan.
Solusi Partai X: Desentralisasi Fiskal dan Reformasi Sistem Pemerintahan
Sebagai solusi, Partai X mendorong desentralisasi fiskal dan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara. Pertama, pemerintah pusat harus memperbesar dana alokasi fiskal langsung untuk kebutuhan inflasi daerah. Kedua, dibentuk Dewan Kedaulatan Rakyat sebagai pengawas lintas sektor yang memastikan distribusi kuasa dan beban berjalan seimbang. Ketiga, sistem pengendalian harga harus berbasis pada sistem pakar, bukan sekadar intervensi administratif jangka pendek.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mengembangkan kader birokrasi dan kepala daerah yang memiliki pemahaman strategis atas sistem negara. Di sekolah ini, calon pemimpin dididik untuk tak hanya reaktif pada tekanan, tapi proaktif dalam menyusun kebijakan berbasis integritas dan kepemimpinan kolektif. Sekolah Negarawan juga menanamkan nilai keadilan fiskal, sehingga setiap pejabat memahami pentingnya pembagian tanggung jawab dan wewenang yang seimbang antara pusat dan daerah.
Partai X menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa inflasi tidak bisa diatasi hanya dengan perintah sepihak. Jika daerah disuruh bertindak, maka negara harus membekalinya dengan instrumen nyata. Pemerintah pusat tak bisa terus membagi tanggung jawab tanpa berbagi kontrol. Saatnya sistem diperbaiki, bukan hanya dikoreksi dari layar zoom. Jika negara ingin berjalan cepat, pusat dan daerah harus berjalan bersama, bukan saling meninggalkan.
