beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara. Dana jumbo itu dikenai bunga 4% dan bersifat deposito on call. Bank-bank pelat merah mengaku kesulitan menyerap dana karena permintaan kredit rendah. Salah satu bank bahkan hanya mampu menyalurkan Rp7 triliun dari kucuran Rp55 triliun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah dana besar ini benar-benar mendorong ekonomi atau justru menjadi beban.
Kebijakan ini berisiko menjadi senjata makan tuan bila dana hanya diparkir di SBN atau sektor non-produktif. Bhima Yudhistira dari Celios menilai ada empat prasyarat penting agar dana benar-benar bermanfaat. Pertama, jangan sampai hanya mutar di SBN. Kedua, hati-hati jika diarahkan ke program MBG atau koperasi desa yang penuh risiko. Ketiga, jangan sampai dipakai untuk mendukung sektor fosil. Keempat, harus ada regulasi jelas agar sejalan dengan target energi terbarukan.
Meski disebut sebagai stimulus, rakyat justru khawatir dana hanya jadi permainan pejabat finansial. Bunga 4% dianggap standar ganda bank bisa untung atau rugi, tetapi rakyat tetap jadi penonton. Sementara itu, rakyat masih menghadapi kredit sulit, bunga pinjaman tinggi, dan harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Partai X: Rakyat Jangan Terus Dikurbankan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menekankan bahwa kebijakan keuangan seharusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka di neraca. “Negara jangan sibuk menyelamatkan bank, tapi membiarkan rakyat tercekik,” ujarnya.
Partai X berpijak pada prinsip bahwa ekonomi adalah alat untuk kesejahteraan, bukan permainan elite. Rakyat pemilik negeri ini, sementara pejabat hanya pelayan. Menurut Partai X, dana Rp200 triliun seharusnya langsung diarahkan untuk belanja produktif dengan efek pengganda tinggi: pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi rakyat.
Solusi Partai X: Transparansi dan Keberpihakan Nyata
Partai X mendorong beberapa solusi konkret. Pertama, alokasi dana negara wajib berbasis kebutuhan rakyat, bukan selera bank. Kedua, program padat karya harus diperbesar agar menyerap tenaga kerja. Ketiga, transparansi penyaluran dana perlu diawasi publik melalui sistem digital. Keempat, kredit murah harus diarahkan ke petani, nelayan, dan UMKM, bukan hanya konglomerat. Kelima, negara harus memastikan keadilan fiskal dengan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Stimulus Rp200 triliun tidak boleh hanya berhenti di meja bank. Tanpa keberpihakan jelas, rakyat hanya akan jadi korban. Partai X menegaskan dana negara harus kembali ke rakyat, bukan memperkaya segelintir pejabat finansial.
