beritax.id – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyoroti ketidakmerataan pembangunan fisik di perkampungan kota. Ia menyebut banyak usulan musrenbang yang belum terealisasi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan ketua RT dan RW yang merasa aspirasi warganya tidak terjawab pemerintah kota.
Bahtiyar mengingatkan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran kelurahan. Jika setiap kelurahan memiliki Rp1 miliar, maka programnya harus menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Ia mencontohkan pembangunan saluran dan pavingisasi jalan yang harus berkesinambungan antar-RT agar terkoneksi dan berdampak nyata, khususnya mencegah banjir.
Selain itu, Bahtiyar menekankan perlunya program pemberdayaan ekonomi. Pelatihan UMKM seperti di Kecamatan Gunung Anyar dianggap berhasil dan layak direplikasi. Menurutnya, kesejahteraan warga tidak hanya datang dari infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.
Partai X: Negara Wajib Hadir Melayani Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan pembangunan fisik hanyalah salah satu bagian dari tugas negara. Ia mengingatkan kembali tiga kewajiban negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menilai pemerintah daerah seringkali menjadikan pembangunan fisik sebagai pencitraan. Padahal rakyat membutuhkan jaminan kesejahteraan menyeluruh. Infrastruktur tanpa pemberdayaan ekonomi hanya menambah angka beton, bukan mengurangi angka kemiskinan.
Kritik atas Pola Pembangunan
Partai X menilai, kebijakan pembangunan di Surabaya sering terjebak pada pendekatan proyek semata. Jalan dipaving, saluran diperbaiki, tetapi warga tetap miskin. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi justru masih minim. Ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan lebih pada fisik ketimbang kualitas hidup rakyat.
Jika pemerintah kota hanya fokus pada pencapaian fisik, maka tujuan pembangunan sesungguhnya tidak tercapai. Warga perkampungan tetap menghadapi kesulitan ekonomi, akses pendidikan terbatas, dan pengangguran yang tinggi.
Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan bahwa negara adalah alat rakyat, bukan milik pejabat. Pemerintah harus memastikan pembangunan tidak berhenti pada tembok dan jalan, tetapi menjamin rakyat memperoleh akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Negara sejatinya bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun manusia yang berdaya.
Partai X menekankan, keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Jika pembangunan hanya fisik, rakyat akan terus merasa dipinggirkan.
Solusi Partai X: Pembangunan Berbasis Kesejahteraan
Partai X menawarkan solusi agar pembangunan di Surabaya tidak berhenti pada proyek fisik. Pertama, pemerintah kota harus memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan koperasi rakyat. Kedua, memastikan setiap musrenbang benar-benar ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat agar tidak hanya menjadi formalitas.
Ketiga, memperkuat transparansi anggaran melalui sistem digital agar rakyat bisa ikut mengawasi penggunaan dana kelurahan. Keempat, memasukkan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sebagai bagian integral dari pembangunan kampung.
Partai X menegaskan, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia. Fisik penting, tetapi kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama. Infrastruktur tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan kota megah dengan rakyat miskin.
