beritax.id – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Perhubungan. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, menyoroti masih adanya kekurangan anggaran gaji pegawai. Ia menilai kebutuhan belanja pegawai, khususnya gaji, harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tidak boleh ada pegawai negara yang gajinya belum terpenuhi. Ridwan meminta anggaran di setiap direktorat diprioritaskan untuk gaji ketimbang program lain. Hal ini memunculkan perdebatan tentang alokasi anggaran antara belanja pegawai dan proyek infrastruktur.
Kritik Partai X
Direktur X Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai masalah ini mengkhawatirkan. Menurutnya, negara tidak boleh abai pada kesejahteraan pegawai dan rakyat yang mereka layani. Ia mengingatkan tugas negara ada tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Jika gaji pegawai negara saja tak terjamin, bagaimana rakyat bisa merasa terlindungi? Prayogi menilai terlalu banyak proyek yang dikedepankan, sementara kebutuhan dasar terabaikan. Ia menegaskan, prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pembangunan fisik. Menurutnya, rakyat lebih membutuhkan kepastian hidup dibanding janji proyek mercusuar.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat untuk bekerja transparan dan efisien. Negara tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pejabat atau kelompok tertentu. Kesejahteraan berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Pejabat publik adalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara atau penguasa. Kebijakan anggaran harus selalu berorientasi pada kebutuhan rakyat sebagai raja.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada kesejahteraan. Pertama, lakukan musyawarah kenegarawanan nasional untuk menyusun prioritas pembangunan bersama rakyat. Kedua, amandemen UUD diperlukan agar kedaulatan penuh kembali pada rakyat. Ketiga, pemisahan tegas negara dan pemerintah penting agar kebijakan tidak dipolitisasi. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran akan memperkuat kontrol atas penggunaan anggaran. Kelima, transformasi birokrasi digital wajib dijalankan, untuk mencegah kebocoran dana dan korupsi. Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila harus diperkuat di masyarakat. Dengan begitu, rakyat mampu mengawasi penggunaan anggaran dan mencegah penyalahgunaan.
Usulan tambahan anggaran Kemenhub harus dibaca sebagai tanda perlunya evaluasi besar. Rakyat menuntut kebijakan anggaran yang mendahulukan kesejahteraan, bukan hanya pembangunan proyek. Partai X menegaskan, gaji pegawai dan kebutuhan dasar rakyat adalah prioritas mutlak. Tugas negara jelas yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Karena itu, proyek boleh ditunda, tapi kesejahteraan rakyat tidak boleh ditawar. Partai X menyerukan agar APBN benar-benar dikembalikan untuk rakyat, bukan untuk pejabat.
